PEMERINTAH berjanji akan memberikan insentif untuk membangun infrastruktur stasiun pengisian listrik umum (SPLU). Menteri keuangan Sri Mulyani menggambarkan ke depan SPLU ini akan seperti stasiun-stasiun SPBU yang telah ada.
Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto mengatakan untuk mempercepat adanya SPLU, infrastruktur dan lainnya, dia telah mengusulkan ke Menkeu agar SPLU diserahkan kepada swasta, seperti pemilik mall, hotel,gedung perkantoran.
Pemerintah bisa meminta 1% dari total parkiran yang mereka miliki di tiap gedung untuk digunakan memasang alat SPLU.
"Pemerintah tinggal bebaskan bea masuk charging stationnya. Harganya per unit sekitar Rp 20 juta. Yang investasi alat tersebut swasta pemilik gedung. Listrik tetap dijual , pembayaran pakai apapun," katanya di Tangerang, Banten, Rabu (24/7).
Baca juga : Perpres Mobil Listrik Beri Banyak Insentif ke Industri
Keuntungan bisa bagi pemilik gedung untuk sarana promosi mall, hotel, dan kantor. Jadi tidak perlu menunggu pemerintah, sehingga bisa mendorong inisiatif swasta.
"Jadi pemerintah tidak perlu dibebankan urusan charging station. SPBU kalau lahan ada 1.000 meter juga bisa pasang 1 untuk charging listrik," tukas Jongkie.
Sampai saat ini memang mobil listrik masih merupakan impor (CBU) sebab Indonesia belum memiliki bahan baku baterainya. Namun Jongkie melihat ini sebagai upaya pancingan dari agen pemilik merek ( PM) pengimpor.
Bila nanti mereka sudah melihat adanya permintaan yang naik, tentu produsen akan ada yang berminat memproduksi kendaraan listrik.
"Ini bentuk tes pasar supaya si pabrik melihat mana kendaraan yang laku. Tahap pertama impor CBU dahulu tidak apa. Ini sementara. Begitu diproduksi dalam negeri harga bisa lebih kompetitif dan dijual massal," jelas Jongkie. (OL-7)
