PEMANFAATAN teknologi digital menjadi kunci penting dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja di era revolusi industri 4.0. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia membutuhkan 17 juta orang yang akan bekerja di bidang ekonomi digital hingga 2030.
“Sebanyak 4% akan bekerja di sektor manufaktur dan sisanya di jasa industri terkait,” ujar Airlangga, Rabu (1/5).
Menperin mengungkapkan implementasi ekonomi digital akan membawa Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan level kelas menengah atas (upper middle income country) pada 2020.
“Digitalisasi ekonomi merupakan salah satu leap frog strategy ke level selanjutnya, yakni lulus dari middle income trap,” tegasnya.
Dalam hal ini, melalui Making Indonesia 4.0, aspirasinya besarnya ialah mewujudkan Indonesia masuk jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada 2030.
“Bahkan, berdasarkan hasil studi PwC (PricewaterhouseCoopers) dan McKinsey, kita bisa masuk tujuh besar ekonomi dunia di 2045, sementara pada 100 tahun Indonesia merdeka nanti, kita menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia,” tukas Airlangga.
Pemerintah kini tengah fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Untuk membenahi kedua hal itu, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp148,8 triliun.
Menurut Bambang, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, pembangunan SDM dan penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari lima prioritas nasional. Untuk alokasi anggaran kelima prioritas nasional tersebut di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,1 triliun.
“Kami sudah susun RKP 2020 dengan tema peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk pertumbuhan berkualitas. SDM kita taruh di sini secara tegas,” kata Bambang dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dan Temu Konsultasi Triwulanan II Bappenas-Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (30/4).
Lima prioritas
Kelima prioritas nasional tersebut, pertama, pembangunan manusia dan pengentasan penduduk dari kemiskinan dengan alokasi anggaran di K/L sebesar Rp148,8 triliun. Kedua, infrastruktur dan pemerataan wilayah dengan alokasi anggaran di K/L Rp73,5 triliun. Ketiga, nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja dengan alokasi anggaran di K/L Rp15,2 triliun. Keempat, ke-tahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dengan alokasi di K/L Rp42,5 triliun. Kelima, stabilitas pertahanan dan keamanan dengan anggaran di K/L sebesar Rp45,1 triliun.
Untuk membiayai program-prog-ram prioritas nasional nantinya, terang Bambang, pemerintah tak hanya akan mengandalkan APBN, tapi juga memanfaatkan berbagai sumber pendanaan dari masyarakat, dunia usaha, hingga BUMN.
Pada kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan bisa berada di bawah 9% di 2020. “Tingkat kemiskinan kita harapkan di bawah 9% tahun 2020. Kalau di 2018, berhasil di bawah 10%,” jelasnya.(Nur/E-2)
