Februari Terjadi Deflasi, Darmin Sebut Ada Peranan Pemerintah

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2019 terjadi deflasi sebesar 0,08%. Menanggapi itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada peranan pemerintah terkait pengendalian harga pada bahan makanan.

"Kalau (harga) ayam dan telur memang ada peranannya (pemerintah), urusan (penyediaan) jagung (untuk pakan ternak). Artinya makanan ayamnya sudah mulai bisa tersedia dengan baik," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jumat (1/3).

Baca juga: Kunjungan Wisman Alami Penurunan pada Januari 2019

Untuk diketahui, kelompok bahan makanan memberikan andil deflasi sebesar 0,24%. Komoditas yang memberikan andil deflasi adalah daging ayam ras dan cabai merah yang masing-masing 0,06%, telur ayam ras (0,05%), bawang merah (0,04%), cabai rawit (0,02%), ikan segar, wortel dan jeruk masing-masing 0,01%.

"Kalau cabai dan bawang memang musimnya, sekarang panennya mulai keluar," kata Darmin. Hanya saja, diakuinya, deflasi tidak akan baik bila berlangsung terus menerus. "Jelas tidak baik, tapi kan tadinya harga ayam dan telur sempat naik di atas 15%, turun sedikit, ya bagus lah," ucapnya.

Untuk tingkat inflasi, Darmin menilai bahwa itu masih cukup terkendali. "Dua bulan pertama ya kita melalui angka inflasi yang cukup terkendali sehingga ya bagus," katanya. Sebagai informasi, untuk tahun kalender (Januari-Februari) 2019 terjadi inflasi sebesar 0,24%. Sementara, dari tahun ke tahun (Februari 2019 terhadap Februari 2018) terjadi inflasi sebesar 2,57%.

Secara terpisah, Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai salah satu penyebab deflasi lantaran daya beli masyarakat yang rendah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kata Bhima, masih stagnan di kisaran 5%. Faktor lainnya, sambung dia, harga komoditas pangan pun turun seiring masuknya masa panen.

Bhima mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi agar deflasi tidak berkelanjutan. Pasalnya, itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Konsumsi, kata Bhima, berkontribusi sebesar 57% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga: Pemerintah Bidik Rp10 Triliun dari Sukuk Ritel Seri-011

Adapun upaya yang bisa dilakukan pemerintah, tutur Bhima, adalah memulihkan kepercayaan konsumen kelas menengah atas dengan menunda kebijakan yang berpotensi membuat polemik.

Kemudian, mempercepat pemulihan kinerja ekspor dan harga komoditas sehingga pendapatan kelas bawah yang bekerja di komoditas naik. "Mendorong efektivitas insentif fiskal sehingga perusahaan banyak serap tenaga kerja baru," pungkasnya. (OL-6)