Maskapai Diminta Utamakan Layanan

KETENTUAN bagasi berbayar yang diterapkan sejumlah maskapai penerbangan di Indonesia merupakan hal lumrah dan tidak menyalahi aturan. Namun, perlu kesiapan dari pihak maskapai, termasuk sumber daya manusia dan sosialisai aturan tersebut.

Menhub Budi Kar­ya Sumadi me­­negaskan ketentuan bagasi berbayar telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan No­mor 185/2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Maskapai memiliki hak untuk menentukan standar pelayanan dengan memperhatikan kelompok pelayanan yang diterapka­n tiap maskapai, termasuk kebijakan bagasi tercatat.

“Kita hanya melakukan assessment dan bagaimana itu tidak mengganggu pelayanan,” terang Budi seusai menghadiri acara Kongres Ke-4 Ikatan Pilot Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Lion Air dan Wings Air, maskapai anggota Lion Air Group, serta Citilink Indonesia akan memberlakukan kebijakan tarif bagasi dan barang bawaan untuk penerbangan domestik.

Corporate Communications Strategic Danang Mandala Prihantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan Lion Air dan Wings Air tidak lagi memberlakukan barang bawaan dan bagasi terdaftar secara gratis atau cuma-cuma efektif per 8 Ja­­nuari 2019 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Namun, penumpang yang sudah membeli tiket sebelum 8 Januari 2019 tetap memperoleh bagasi cuma-cuma 20 kg untuk Lion Air dan 10 kg untuk Wings Air.

Pejabat Sementara Vice President Sales & Distribution PT Citilink In­donesia Amalia Yaksa mengatakan ketentuan itu hanya akan di­ber­lakukan untuk penerbangan domestik. Khusus penumpang Ci­tilink Indonesia rute internasio­nal (seperti Jakarta-Penang, Banyuwangi-Kuala Lumpur, dan Denpasar- Dili) serta penumpang yang telah menjadi anggota Supergreen atau Garudamiles akan tetap mendapat­kan 10 kilogram gratis dengan pembelian di member page.

Kesiapan maskapai
Menurut Menhub, pihaknya telah mendapatkan pemberitahuan dari ketiga maskapai dan menghormat­i keputusan itu dan meminta dalam pelaksanaanya harus tetap meng­utamakan pelayanan.

“Sebagai contoh Lion selama dua minggu tidak boleh menerapkan tarif dulu. Jadi, mereka harus so­siali­sasi dulu. Begitu juga Citilink sebelum menerapkan ketentuan bagasi berbayar harus melakukan sosialisasi minimal dua minggu,” paparnya.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menilai pemberlakua­n pencabutan bagasi gratis bukan ma­salah waktu, melainkan kesi­ap­an dari pelayanan maskapai.

Menurut dia, kesiapan personel dan peralatan sangat penting untuk menunjang aturan itu. “Sehingga tidak menimbulkan adanya antrean di area check-in counter, di area kasir pembayaran bagasi tercatat, serta kemungkinan gangguan operasional dan ketertiban bandara lainnya yang dapat menimbulkan keterlambatan penerbangan,” ujar dia, seperti dikutip Antara.

Amalia mengatakan, saat ini ma­najemen Citilink Indonesia sedang berkoordinasi dengan stakeholder, guna memper­siap­kan seluruh infrastruktur pen­dukung yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan baru ini. (E-2)