Headline

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Pemerintah Targetkan Rasio Elektrifikasi 99,9%

Bagus Suryo
10/1/2019 02:30
Pemerintah Targetkan Rasio Elektrifikasi 99,9%
(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

PEMERINTAH menargetkan rasio elektrifikasi nasional tahun ini mencapai 99,9%. Karena itu, pemerintah bersama Perusahaah Listrik Negara (PLN) sebagai operator berupaya melanjutkan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi di daerah-daerah.

“Fokusnya pada daerah yang belum menikmati listrik, termasuk memasang home solar system di daerah yang sulit dijangkau atau terpencil,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kepada pers di PLTU Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (8/1).

Jonan menyampaikan pada akhir tahun lalu pemerintah berhasil mencapai rasio elektrifikasi nasional sebesar 98,3% atau melampaui target yang dipatok pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 sebesar 97,5%.

Tahun ini, lanjut dia, anggaran listrik gratis diambil dari penyertaan modal negara (PMN) untuk PLN dalam APBN 2019. Dari usul Rp10 triliun, DPR hanya menyetujui sebesar Rp6,5 triliun. Akibatnya, program listrik gratis harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. “Jadi anggaran dibagi-bagi sehingga program tidak banyak hanya sekitar 100 ribu sampai 125 ribu rumah,” tutur Jonan.

Jonan menerangkan agar target rasio elektrifikasi 99,9% tahun ini bisa terealisa­si, pemerintah juga mendorong pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, untuk turut membantu warga yang belum mendapatkan layanan listrik.
Sebab, menurut Jonan, kendati jaringan listrik sudah ada, banyak warga masih menyambung ke tetangga.

Selain itu, umumnya warga kurang mampu golongan tarif listrik 450 volt ampere bisa membayar rekening listrik, tetapi tidak mampu untuk memasang listrik baru sebesar Rp500 ribu.

“Karena itu, bantuan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk membiayai penyambungan baru listrik. Seperti di Probolinggo, kami berterima kasih kepada Bupati Probolinggo, ada 2.100 rumah sudah memiliki jaringan listrik PLN. Warga belum mampu menyambung, dan pemda kemudian membantu,” tuturnya.

Jonan mendorong pemerintah daerah lainnya yang memiliki APBD cukup besar terutama di Pulau Jawa juga memberikan sambungan gratis atau pasang listrik baru kepada masyarakat yang kurang mam­pu agar bisa menikmati listrik.

Komitmen 23%
Pada kesempatan itu, Jonan juga menegaskan pemerintah terus menggenjot pem­bangunan pembangkit tenaga listrik ber­sumber energi baru terbarukan agar mampu menyumbang pertumbuhan kapa­si­tas terpasang hingga 17% dalam 2-3 tahun mendatang dari target komitmen bauran energi 23%.

“Kebijakan nasional mengenai bauran energi ada pada sektor kelistrikan dan transportasi. Sejauh ini sektor kelistrikan pertumbuhannya sebesar 13% dan  masih dibilang melambat,” kata Jonan.

Dia pun optimistis akan terus tumbuh mengingat ditopang beroperasinya pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala besar yang semakin banyak. Selain itu, didukung pertumbuhan energi yang juga meningkat dari panas bumi, biomassa, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

“Biomassa diharapkan bisa tumbuh 100 megawatt setahun. Pada PLTS juga kami berharap masyarakat pasang sendiri di rumah. Sampai 2025, komitmennya tumbuh hingga 23%,” pungkas Jonan. (E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya