Menkeu Sebut 2018 Ditutup dengan Lonjakan Penerimaan Negara

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan negara tahun ini mencapai 100% dari target. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2018, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp1.894,72 triliun.

"2018 ditutup dengan penerimaan negara sebesar 100 persen," kata Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/12).

Sri Mulyani menambahkan, belanja negara tahun ini tercatat mencapai 97% dari target APBN sebesar Rp2.220,63 triliun. Dengan demikian, maka defisit primary balance berada di bawah 2%, sejak 2012.

Tercapainya penerimaan negara serta penyerapan anggaran yang baik tak lepas dari upaya Kementerian Keuangan. Pada akhir tahun ini, Kemenkeu melakukan konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran melalui video conference dengan seluruh pejabat eselon I dan II di seluruh Indonesia dipimpin langsung oleh Sri Mulyani.

Kegiatan rutin tahunan ini dipusatkan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan mengikutsertakan seluruh pejabat Eselon I dan II Kantor Pusat dan instansi vertikal Kemenkeu yang berlokasi di DKI Jakarta. Sementara, pejabat eselon II instansi vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia mengikuti dari 34 kota, dari Aceh hingga Papua.

Video conference diisi dengan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sepanjang 2018 pada instansi vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia. Laporan tersebut mencakup pencapaian program strategis di bidang penerimaan, pengeluaran, dan capaian program strategis nasional di setiap regional instansi vertikal Kemenkeu.

Adapun, penyampaian laporan dibagi dalam enam regional, yaitu Regional I meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku.

Kemudian Regional II yaitu seluruh Provinsi di wilayah Sulawesi, penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Bagian Utara. Regional III, yaitu seluruh Provinsi di wilayah Kalimantan, penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat

Selanjutnya, Regional IV yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali. Regional V yaitu seluruh provinsi di wilayah Jawa, penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, dan Regional VI yaitu seluruh provinsi di wilayah Sumatra, penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh. (Medcom/OL-1)