Pelindo III Usulkan PMN Rp1 Triliun

Operator pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia III (persero) mengajukan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1 triliun. Dana itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi tahun 2016. Khususnya pengembangan kapasitas dan peningkatan pelayanan pelabuhan pada kawasan Timur Indonesia.

Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI tentang pengantar usulan penambahan PMN mengatakan tambahan alokasi anggaran PMN bahwa pengembangan pelabuhan tersebut belum dapat menggunakan sumber pendanaan di luar ekuitas. Hal itu disebabkan Pelindo III belum dapat memberikan tingkat pengembalian di atas bunga bank.

Selain itu, perseroan juga dibatas oleh convenant dari kredit, yakni rasio debt to EBITDA maksimal sebesar tiga kali. Sedangkan saat ini telah mencapai rasio 2,8 kali.

Sementara itu, Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto mengungkapkan kebutuhan pembiayaan perseroan sebesar Rp5 triliun untuk tahun 2016. Dana itu akan didapatkan dari PMN Rp1 triliun, pinjaman bank Rp2 triliun dan sisanya ekuitas.

Ia mengatakan PMN Rp1 triliun akan dialokasikan untuk investasi pada leverage accesibility Rp30 miliar, commitment to public service improvement Rp153 miliar, dan developing trade in East Indonesia Rp817 miliar.

Selain Wijaya Karya dan Pelindo III, Kementerian BUMN juga mengusulkan tambahan PMN pada PT Pertani (persero) dan PT Sang Hyang Seri (persero) masing-masing sebesar Rp250 miliar. Dana itu akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi benih padi dan utilisasi sarana produksi perberasan.

Peningkatan kapasitas produksi kedua BUMN itu bertujuan untuk mendukung tercapainya kedaulatan pangan Indonesia.

Rini juga mengajukan tambahan PMN sebesar Rp500 miliar bagi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Dengan tambahan itu maka PPI mendapatkan PMN Rp1 triliun. Tambahan itu untuk mendukung pelaksanaan penugasan sebagai pemegang stok dan stabilisator harga gula nasional dalam rangka peningkatan ekspor produk khas Indonesia.

Wika usul Rp4 triliun

Sementara itu, PT Wijaya Karya (persero) Tbk mengajukan tambahan penyertaan modal negara (PMN) tunai sebesar Rp1 triliun untuk tahun 2016. Dengan usulan itu perusahaan berkode emiten Wika menerima dana senilai Rp4 triliun.

Menteri Rini mengatakan tambahan alokasi anggaran PMN itu diperlukan Wijaya Karya untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan tol Balikpapan-Samarinda. Sebelumnya proyek tersebut belum diusulkan dalam pembahasan PMN.

Usulan penambahan PMN Rp1 triliun juga akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan pembangkit listrik di Aceh yang berkapasitas 2x200 MegaWatt (MW) senilai Rp1,2 triliun. Nilai proyek itu meningkat 166% dari semula yang diusulkan sebesar Rp450 miliar.

Menurutnya usulan tambahan PMN bertujuan memperkuat BUMN konstruksi dalam pembangunan infrastruktur. Secara nasional, manfaat penambahan PMN akan meningkatkan daya saing nasional, peningkatan konektivitas antar wilayah, dan potensi peluang baru bagi daerah. Serta peningkatkan iklim investasi, penyerapan tenaga kerja, dan multiplier effect lainnya. Sedangkan bagi BUMN, penambahan PMN akan meningkatkan kemampuan perseroan dalam melaksanakan proyek berskala besr, mengurangi eksposur terhadap utang, dan meningkatkan daya saing perseroan sebagai perusahaan konstruksi baik secara nasional maupun regional.

Rini menyatakan PMN bagi WIKA tidak digunakan untuk pembiayaan proyek kereta cepat. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo bahwa moda transportasi itu tidak menggunakan anggaran ataupun penjaminan dari pemerintah. "Jadi kami menekankan memang sama sekali tidak akan menggunakan dari pemerintah, termasuk PMN," ujarnya.

Penggunaan dana PMN di Wijaya Karya dapat diaudit secara menyeluruh melalui presentasi dan laporan. Khususnya BUMN konstruksi itu tercatat sebagai perusahaan publik di pasar modal negeri.

Menteri BUMN Rini mengungkapkan pendanaan proyek kereta cepat akan dibiayai dari pinjaman perbankan sebesar 75% selama 40 tahun. Sisanya dari ekuitas yang berasal perusahaan patungan (joint venture) antara konsorsium BUMN dalam negeri dan konsorsium BUMN mitra.

Konsorsium BUMN dalam negeri menguasai kepemilikan saham dalam perusahaan patungan dengan komposisi 60%. Sisanya dari konsorsium partner.

Adapun konsorsium BUMN dalam negeri, yakni Wijaya Karya, PT Perkebunan Nusantara VIII (persero), PT Kereta Api Indonesia (persero), dan PT Jasa Marga (persero) Tbk.

Rini menambahkan Wijaya Karya sebagai akan mendapatkan order untuk pre cast terbesar dalam pembangunan pilar dari jalur kereta cepat. Sehingga keuntungan dari pengerjaan proyek dialokasikan untuk penempatan ekuitas di perusahaan patungan tersebut.

Selain Wijaya Karya, ia mengatakan PT Krakatau Steel (persero) Tbk juga akan mendapatkan proyek dari kereta cepat. Pasalnya akan memanfaatkan baja untuk pengerjaan proyek.

Sementara itu, Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo menambahkan perseroan akan memiliki saham sebesar 38% dalam perusahaan patungan untuk pengerjaan proyek kereta cepat. Pengusaan itu didapatkan setelah BUMN konstruksi itu menyetorkan modal Rp4 triliun. "Dananya dari right issue (penerbitan saham baru)," ujarnya.

Ia mengungkapkan nilai proyek kereta cepat berpotensi turun. Sebab kecepatan kereta diproyeksikan berubah yang berdampak pada spesifikasi teknis. (Q-1)