Gerakan Koperasi Asia Pasifik Menuju Pengakuan Global

PERTEMUAN Konsultasi Regional Koperasi Asia Pasifik merekomendasikan perlunya reformasi internal koperasi agar gerakan koperasi dunia mendapat pengakuan global. Untuk itu, mendesak didirikannya pusat riset dan global cooperative university serta memperkuat jaringan bisnis koperasi global.

Pertemuan selama dua hari yang ditutup, Jumat (2/10) menghasilkan 14 rekomendasi yang akan dibahas mendalam dan dideklarasikan pada Pertemuan Menteri Koperasi Asia Pasifik, April 2016 mendatang. Para peserta dari kawasan ASEAN dan Asia Timur terdiri atas wakil pemerintah, pimpinan gerakan koperasi, dan pengurus koperasi.

"Materi pemakalah dari beberapa negara dibahas mendalam dan menghasilkan 14 poin rekomendasi. Semua rekomendasi itu akan dibahas lebih dalam untuk kemudian dideklarasikan pada Konferensi Menteri-Menteri Koperasi Asia Pasifik tahun depan,â€ ungkap Roby Tulus, penanggungjawab substansi pertemuan tersebut, dalam rilisnya kepada Media Indoensia, kemarin.

Konsultasi Regional Asia Pasifik sub-region ASEAN dan Asia Timur ini.

Menurut tokoh koperasi dunia asal Indonesia ini, ke-14 rekomendasi itu ada dua. Pertama, secara internal, koperasi-koperasi dituntut berbenah diri dengan melakukan reformasi internal. Kedua, secara eksternal, seluruh visi, misi, pendekatan baru, strategi, dan program aksi gerakan koperasi mengarah pada pengakuan dunia.

"Pengakuan itu tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga lembaga-lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, media, dan publik secara umum, ujar Roby yang lama menetap di Kanada.

Konferensi Menteri-Menteri Koperasi Asia Pasifik merupakan inisiatif gerakan koperasi kawasan (International Cooperative Alliance) ini sejak tahun 1992.Tujuannya agar tercipta keselarasan antara visi, misi, dan program gerakan koperasi dengan kerangka hokum dan kebijakan politik di masing-masing Negara di kawasan Asia Pasifik. Konferensi tahun 2016 adalah kepercayaan kedua kalinya bagi Indonesia sebagai tuan rumah.

Disisi lain, Ketua Umum Dekopin yang juga Vice President ICA Asia Pasifik Nurdin Halid mengakui bahwa Konferensi Para Menteri Koperasi di Indonesia tahun depan sangat strategis. Sebab pekan lalu PBB telah menetapkan 17 tujuan dan 169 Target Program Pembangunan Global Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

"Ada benang merah antara SDGs dengan Blueprint Visi ICA 2020 dan Visi Dekopin 2045 Koperasi sebagai Pilar Negara.Terutama terkait berbagai isu global terkini seperti kemiskinan, kelaparan, ketidak setaraan jender, kesehatan, pendidikan, dan kerusakan lingkungan," ujar Nurdin Halid.

Rekomendasi lain yang menarik ialah bagaimana mencari cara agar kehendak politik (political will) dari pemerintah didukung dengan kapasitas politik untuk mewujutkannya di tingkat implementasi.

Menurut Nurdin Halid, akar persoalan di Indonesia ialah politik sosial ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 belum mampu dideskripsikan secara utuh oleh para pemimpin politik di Indonesia melalui regulasi-regulasi. Hampir semua undang-undang yang ada justru menyuburkan praktik ekonomi kapitalistik neoliberalistik. â€˜Kegagalanâ€™ pendeskripsian itu berimplikasi pada tataran kebijakan dan implementasi yang ada. (J-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Admin