Ekonomi Bisa Meroket Lewat Belanja Energi

NEGERI penguasa ekonomi dunia yang saat ini sedang mengalami pengetatan ekonomi berdampak pada mandegnya juga pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Hal ini telah menjadi perhatian pemerintah dan para pelaku ekonomi diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan dalam APBN 2015 sebesar 5,7% nyatanya baru bisa terealisasi 4.7% sampai jelang akhir semester. Bank Sentral pun bergegas merevisi target pertumbuhan ekonomi menjadi 5,1% di akhir tahun 2015.

Walau tampak tersendat pada awal triwulan namun legislator Partai NasDem, Kurtubi, menilai saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mulai menggeliat.

"Ya kita prihatin memang, harus di akui menurun di awal triwulan kemarin yang hanya tumbuh 4,7% rendah sekali, tapi sekarang naiknya sudah mulai terasa," ujarnya saat dihubungi, Selasa (29/9).

Menurutnya, saat ini government spending sudah mulai berjalan. Hal ini merupakan pertanda positif dalam pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk pembelanjaan pembangunan infrastruktur sudah mulai jalan. Dengan dukungan kebijakan untuk mencairkan hambatan administrasi pemerintahanr.

"Saya baru kemarin dari lombok Barat dan lombok Timur, NTB. Saya lihat sendiri jalanan parit di pinggir kali sepanjang ratusan kilometer, sekarang sudah mulai dikerjakan. Sebelum-sebelumnya belum pernah tersentuh. Hal-hal yang seperti ini yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, saya yakin sekali," tegasnya.

Dia otimis pada akhir triwulan 2015 nantinya pertumbuhan ekonomi Indonesia setidaknya akan mencapai 4.90%. Dia menambahkan pada awal Jokowi memerintah, government spending ini masih minim walaupun DPR Sudah menyetujui RAPBNP 2015.

"Teori ekonomi yang paling elementer, pertumbuhan ekonomi bisa berasal dari government spending, garis bawahi itu. Nah sekarang kelihatannya government spending sudah mulai bangkit. Pengeluaran pemerintah mulai ada realisasinya. Lebih-labih lagi nanti saya harapkan pemerintah dapat ciptakan kesempatan kerja baru," tegasnya.

Dalam jangka pendek menurutnya, government spending untuk membangun infrastruktur ini setidaknya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Harapannya dari pembelanjaan infrastruktur ini juga akan berdampak panjang dalam pembangunan fundamental perekonomian Indonesia.

Dia memaparkan, konsumsi besi baja, semen dan lainnya sudah mulai meningkat periode belakangan sekarag. Ini indikator industri-industri sudah mulai bangkit, infrastruktur sudah banyak dibangun. Langkah-langkah pemerintah sudah mulai terlihat secara makro paling tidak ada indikasi pertumbuhan yang akan menyerap tenaga kerja.

"Jadi yang ingin saya katakan, saya optimis ekonomi kita sudah mulai masuk trand yang positif di triwulan keempat tahun 2015 ini, meski tidak bombastis sekalilah. Angka pertumbuhan 5% akan tercapai, meningkat step by step," jelasnya.

Sebagai pakar energi, Kurtubi bahkan memberi resep kepada pemerintah untuk dapat segera menggerakan ekonomi lewat pembelanjaan di sektor pembangkit energi. Karena menurutnya proyek energi dapat dengan segera menyerap pembelanjaan pemerintah dalam jumlah yang cukup besar.

"Cara pengelolaannya saya kasih tau, UU Migas harus di hapus, ganti dengan UU baru," tegasnya.

Dia menegaskan perut bumi bangsa ini harus dinyatakan milik negara. Dimana kepemilikannya oleh negara dan harus diserahkan pengelolaannya pada perusahaan negara. Seluruh aset itu masuk ke dalam financial report perusahaan negara.

“Hal ini bisa dilakukan lewat jalan panjang yaitu memperbaiki UU Migas, atau lewat jalan singkat yaitu presiden mengeluarkan Perpu. Jadi bukan kebijakan aneh mutar-mutar sehingga pengelolaan kekayaan sumber daya alam di perut bumi ini gak maksimal," pungkasnya. (RO/Q-1)