Bangun Infrastruktur, Kemenhub Pakai Skema KPBU

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan anggaran negara sangat terbatas untuk membangun infrastruktur transportasi. Untuk itu, pihaknya mengambil cara lain melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) guna memastikan fasilitas perhubungan terkelola dengan baik.

"Kementerian Perhubungan berupaya menarik investasi swasta dengan skema KPBU untuk mengembangkan infrastruktur transportasi," katanya saat memberi sambutan dalam kegiatan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan tahun 2018, di Ruang Mataram, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta,Selasa (13/11).

Baca juga: Kemenhub dan Jasa Raharja Sediakan 50 Bus Mudik Nataru 2018

Ia mengatakan, kebutuhan membangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas tidak bisa mengandalkan anggaran negara. Untuk itu, peran swasta sangat diperlukan untuk mempercepat konektivitas. Menurut dia, pilot project KPBU yang telah siap ditawarkan kepada pihak swasta diantaranya Bandara Komodo yang merupakan salah satu dari 10 Destinasi Wisata Indonesia, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi. Selain itu, proyek ToD Poris Plawad yang merupakan terminal tipe A di Kota Tangerang, Perkeretaapian Makassar-Pare Pare untuk transportasi publik sepanjang 142 km dan Pelabuhan Anggrek juga Pelabuhan.

Budi menegaskan, KPBU merupakan skema kerja sama bagi hasil namun seluruh aset masih atas nama milik negara. Jadi, swasta hanya berperan sebatas pengelola aset negara bukan pemilik. Dengan demikian, kata dia, anggaran yang sedianya digunakan untuk membangun atau operasional fasilitas tersebut bisa digunakan untuk membangun sarana di tempat lain.

"Skema ini hanya kerja sama pengelolaan, bukan menjual aset," tutupnya. (OL-6)