Perlu Langkah Strategis Hadapi Industri 4.0

MENTERI Perindustrian Airlangga Hartarto menargetkan penerapan revolusi industri ke-4 dapat merevitalisasi dan mengakselerasi pertumbuhan sektor industri manufaktur, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong ekspor produk industri, serta membuka 10 juta lapangan kerja baru.

“Semua ini muaranya adalah mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-10 di dunia pada 2030,” ujar Airlangga pada Regional Conference on Industrial Development (RCID) di Hotel Anvaya, Bali, kemarin.

Untuk diketahui, penerapan re-volusi industri ke-4 di Indonesia dicanangkan sejak April 2018 dengan digulirkannya secara resmi peta jalan Making Indonesia 4.0 oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan itu memuat strategi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan revolusi industri ke-4 di lima sektor prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil, alas kaki, serta kimia.

Revolusi industri ke-4 merupakan tren transformasi proses industri yang didorong pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam proses otomasi dan pertukaran data. Menurut Airlangga, revolusi industri ke-4 melibatkan beberapa aspek utama transformasi, di antaranya cyber physical system, internet of thing, dan komputasi awan, serta kognitif.

“Sederhananya revolusi ke-4 mengandalkan internet dalam proses industri sehingga dapat lebih efektif dan efisien,” terangnya.

Meski internet bukan lagi hal yang baru, sejauh ini belum banyak negara berkembang yang menyadari urgensi dan manfaat penerapan Industri 4.0.

“Industri 4.0 tidak mengenal batas-batas nasional. Jadi, apabila negara-negara di Asia Pasifik tidak berpikir secara regional, mereka akan kehilangan peluang yang terus mengiringi perkembangan Industri 4.0,” tegasnya.

Oleh karena itu, pertemuan di Bali menjadi wadah pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan langkah efektif dalam menjawab tantangan teknis di era revolusi industri ke-4.

“Pertemuan ini akan mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, serta pemangku kepentingan terkait dengan akselerasi implementasi Industri 4.0,” tegas Menperin.