Menteri ESDM: Tidak Ada Pelonggaran Ekspor Mineral Mentah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak akan melakukan relaksasi terhadap ekspor mineral mentah. Pemerintah tetap akan mengimplementasikan kebijakan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pihaknya tidak akan terpengaruh pelaku usaha yang mencoba mendesak pemerintah agar bisa mengekspor mineral mentahnya. Diungkapkan oleh Sudirman bahwa desakan relaksasi itu berasal dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) bauksit.

Para pemegang IUP tersebut, kata Sudirman, menginginkan insentif untuk mempercepat pembangunan smelter dan salah satu idenya adalah memberi kelonggaran ekspor.

"Di situ ada ide bagaimana kalau pembangunan smelter sudah 10% diberikan insentif dengan maksud supaya ada devisa masuk, sehingga pasar logistik akan terbantu, cashflow masuk, dan kegiatan penambangan hidup lagi," ucap Sudirman di Jakarta, Senin (7/9).

Namun, ide tersebut juga ditentang oleh pemegang IUP yang juga telah membangun smelter. Niatan Presiden Joko Widodo untuk mendorong hilirisasi juga menjadi alasan bagi Kementerian ESDM tetap berpangku pada kebijakan yang ada.

"Presiden kita mengatakan berkali-kali hilirisasi adalah untuk memperkuat pembangunan industri kita. Kita juga ingin menghargai pengusaha yang telah mentaati regulasi pemerintah dengan ekspor ore," terang Sudirman.

Mantan Dirut PT Pindad itu juga menandaskan ada 88 pemegang IUP yang sedang membangun 72 smelter di tahun ini. Rinciannya, sebanyak 9 smelter yang dibangun 14 pemegang IUP yang perkembangan smelternya 6%-10% atau baru mencapai izin amdal, 16 smelter perkembangannya 11%-30% atau sudah konstruksi awal, 13 smelter yang dibangun 18 pemegang IUP sudah mencapai konstruksi tengah, 9 smelter oleh 9 pemegang IUP sudah dalam tahap konstruksi akhir, dan 25 smelter yang dibangun oleh 28 pemegang IUP sudah mencapai tahap commisioning atau produksi.

"Lebih dari 25 smelter akan selesai dalam waktu dekat. Separuh akan selesai setahun ke depan. Itu merupakan suatu kajian dan kesimpulannya kita tetap pada kebijakan yang ada," imbuhnya. (Q-1)