Butuh Kepastian, bukan sekadar Komitmen

DALAM setiap penyelenggaraan Ocean Conference (Konferensi Kelautan) selalu ada komitmen dari setiap pihak/negara untuk menjaga kelestarian laut.

Sebagai tuan rumah penyelenggara acara serupa kali ini, Indonesia  membuat mekanisme untuk mengetahui sejauh mana komitmen yang sudah pernah dibuat akan diaplikasikan. Mekanisme tersebut dinamai review mechanism yang selama ini sudah berjalan di Indonesia dan akan diterapkan secara internasional.

“Blue economy, climate change, marine the bridge, semua itu program yang sangat bagus. Tentu yang terpenting ialah kooperasi dari seluruh stakeholder yang ha­dir di sini menghadapi ancaman-ancaman kemaritiman,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Nusa Dua, Bali, Senin (29/10).

Menurut Susi, hingga saat ini sudah ada 663 komitmen terkait dengan laut yang dibuat di dunia, tetapi belum ada mekanisme untuk menagih sejauh mana komitmen itu terlaksana.

“Kita baru akan memulai membuat tracking dari komitmen-komitmen yang pernah dibuat. Selama ini belum pernah di-tracking karena kalau ‘Ah, saya mau komit 1 juta hektare untuk konservasi’ tapi tidak ada kelanjutannya, itu kita anggap tidak committed,” ujar Susi.
Menurutnya, Indonesia sudah menuju ke arah transibility dan transparansi dalam kebijakan kelautannya. Selama ini, kata dia, review mechanism telah berjalan di Indonesia.

Salah satu yang menjadi prestasi Indonesia dalam hal mewujudkan komitmennya ialah komitmen membuka 20 juta hektare wilayah konservasi baru yang ditarget rampung 2020. Meski masih ada waktu dua tahun untuk menyelesaikan target tersebut, Indonesia telah menyelesaikannya tahun ini.

Rampungnya penyediaan lahan konservasi dua tahun lebih awal itu menjadi bukti suksesnya Indonesia menerapkan review mechanism terhadap komitmen yang sudah disebutkan lebih awal. Mekanisme review tersebut merupakan kerja sama antara Indonesia, Amerika, dan Eropa.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakat­an dan Hubungan Antarlembaga Suseno Sukoyono mengemukakan nantinya mekanisme review itu akan dikukuhkan menjadi bahasa diplomasi dunia. Jadi, hasil review terhadap komitmen terkait dengan kemaritiman akan memengaruhi juga posisi geopolitik suatu negara di mata internasional.

”Nanti akan dibentuk sekretariat yang sifatnya think tank dunia makanya fokus antara dua, menteri teknis sama menteri luar negeri. Jadi, sekarang kita kalau ngecek bukan cuma teknis aja, tapi itu jadi bagian dari diplomasi,” jelas Sukoyono dalam keterangan terpisah.
Munculnya Indonesia sebagai penggagas mekanisme itu, menurutnya, juga akan membuat dunia melihat bahwa pemerintah Indonesia punya leadership yang baik dalam menentukan nasib laut. (Fat/E-2)