Data Backlog Perumahan Perlu Diperbaiki

Pendataan mengenai kekurangan pasokan rumah di Indonesia menurut Dewan Pertimbangan Presiden yang pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat Periode 2009-2011 Soeharso Monoarfa perlu diperbaiki.

“Permasalahan rumah itu hal yang utama untuk membangun masyarakat sehat dan negara yang kuat. Oleh karena itu, data backlog perlu dievaluasi dan diverifikasi,” ujarnya seusai menghadiri seminar perumahan rakyat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Senin (24/8).

Selama ini, dalam berbagai kesempatan disampaikan bahwa backlog perumahan di Indonesia berada di kisaran 13,6 juta. Bahkan ada yang menyebut angka mencapai 15 juta. Namun, tidak ada referensi jelas waktu dari data tersebut. Menurut Soeharso, angka 13,6 juta itu hasil survey yang dilakukan pada tahun 2010. Dan hingga kini, belum ada perbaruan data.

Bahkan, menurutnya, banyak data yang meragukan kebenarannya seperti data mengenai kebutuhan beras dan daging. Lebih lanjut, menurutnya BPS juga belum pernah mengeluarkan data perumahan.

“Saya pernah usulkan dulu agar data hasil sensus di tahun 2010 bisa diperdalam. Kemudian juga diambil data di beberapa tempat untuk mendapatkan angka backlog yang sebenarnya,” ujarnya.

Soeharso mengatakan harus ada data backlog yang berbeda-beda di setiap wilayah agar dapat diketahui besaran kebutuhan perumahan yang sebenarnya di setiap daerah. “Jangan hanya dikeluarkan data backlog secara nasional. Angka backlog saat ini cenderung lebih besar.”

Selain itu, menurutnya perlu disesuaikan harga rumah di setiap wilayah dengan tingkat UMR dan daya beli masyarakat sekitar.

“Harga rumah memang tidak bisa disamakan. Sudah terfragmentasi. Perlu disesuaikan dengan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ketidakakuratan data perumahan mengakibatkan program perumahan untuk MBR selama ini tidak tepat sasaran. Seringkali rumah untuk MBR diserap oleh kelas menengah atas sebagai instrumen investasi.

Sementara itu, Direktur Rumah Khusus Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim mengatakan masalah perumahan sudah terjadi sejak lama.

“Pada tahun 1960, pemerintah saat itu mencanangkan program 1 rumah untuk 1 keluarga. Namun sejak tahun 1960 program tersebut belum bisa terpenuhi hingga hari ini,”terangnya.(Q-1)