Terkait Bantuan, Ubah Klasifikasi Negara Menengah

ORGANISASI AIDS terbesar di dunia, AIDS Healthcare Foundation (AHF), menyerukan Bank Dunia untuk mengubah kebijakan terkait dengan klasifikasi negara-negara berpenghasilan menengah atau midle income country (MIC).

Hal itu penting guna memberikan dukungan berupa bantuan internasional untuk penanganan penderita HIV/AIDS di negara berkembang, termasuk di Indonesia. “AHF mendesak Bank Dunia agar meralat klasifikasi MIC,” ungkap Country Program Mana­ger AHF Indonesia Riki Febrian di sela-sela IMF-World Bank Annual Meeting 2018, di  Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10).

Menurut Riki, Bank Dunia telah menetapkan bahwa negara dengan penduduk berpenghasilan US$2,73 per hari, atau setara harga secangkir kopi di banyak negara, bukan termasuk kelompok negara miskin.

Skala penghasilan Bank Dunia menjadi patokan badan atau lembaga donor, seperti Global Fund to Fight AIDS, tuberculosis and malaria, untuk menentukan negara-negara yang menerima bantuan.

Dengan skala itu, Indonesia termasuk kategori MIC atau bukan kelompok negara miskin. Maka dari itu, belakangan bantuan internasional ke Indonesia menyusut dan ini makin memperburuk penanganan HIV/AIDS di Indonesia.

“Selama ini 80% dana penanganan HIV/AIDS untuk Indonesia berasal dari luar. Karena dianggap sudah kaya, negara-negara lain dan lembaga dana menarik dukungan bantuan. Padahal, kemampuan pemerintah Indonesia untuk menangani pengidap HIV/AIDS ini belum memadai. Dari sekitar 630 ribu pen­derita, hanya 290 ribu orang yang bisa ditangani,” terang Riki.

Sebagai bentuk protes pada Bank Dunia, AHF menempuh cara kreatif guna mengampanyekan perlunya mengubah pengklasifikasian MIC dengan membagi-bagikan Kopi World Bank secara gratis di seputar pertemuan IMF-WB. “Dalam gelas kopi tertulis US$2,73 per day is not middle income. AHF minta perhatian kepada Bank Dunia agar skala negara MIC diubah,” kata Advocasy and Marketing Manager AHF Asia Marie Ko.

Aktivis PKBI Muvitasari menambahkan tahun ini Indonesia memerlukan dana Rp4,2 triliun guna menangani HIV/AID. Adapun pada 2023 dana yang diperlukan naik jadi Rp11,6 triliun. (Uud/E-3)