Stabilkan Ekonomi, Harga BBM Premium Sudah Seharusnya Dinaikkan

EKONOM Universitas Indonesia, Fithra Faisal, mengatakan harga BBM jenis Premium yang digadang akan dinaikan pemerintah kemudian dibatalkan beberapa waktu lalu memang harus dinaikkan. 

Pasalnya, saat ini defisit neraca berjalan (current account deficit/CAD) Indonesia masih tertekan lantaran kontribusi impor migas lebih besar ketimbang ekspor. CAD ini yang mempengaruhi depresiasi rupiah beberapa waktu terakhir.

"Memang ini harus dinaikkan, tidak bisa tidak karena kalau kita lihat dari potensi CAD penyumbang terbesarnya salah satunya dari sisi neraca migas," kata Fithra di Jakarta, Sabtu (13/10).

Fithra menjabarkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Agustus lalu mencatat neraca migas adalah penyumbang terbesar CAD. Impor migas tercatat lebih banyak ketimbang ekspor dengan nilai lebih dari US$3 miliar. CAD merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi depresiasi rupiah.

Menurut Fithra, dengan memotong subsidi BBM Premium dapat mengurangi tekanan. Terlebih, lanjut Fithra, Indonesia memiliki windows of opportunity sampai bulan Desember.

"Sampai kemudian The Fed menaikan suku bunganya lagi yang mana ini konsensus para ekonom bahwa ini baru permulaan saja rupiah di level Rp15.000 karena akan ada tekanan-tekanan berikutnya," ujarnya.

Menurut Fithra, ini merupakan momentum tepat untuk menaikan harga BBM Premium untuk mengurangi tekanan yang sedang atau akan terjadi. Pemotongan subsidi 10% tidak akan berdampak banyak bagi perekonomian Indonesia.

Berdasarkan perhitungan pihaknya, dengan asimsi subsidi BBM rata-rata premium dan solar sebesar Rp163 triliun kemudian dikurangi 10%, maka akan terjadi kontraksi output sebesar -0,08%. 

Artinya, Produk Domestik Bruto (PDB) akan berkurang 0,08%. Kesejahteraan masyarakat turun 0,09%. Tenaga kerja berkurang 0,04%. Inflasi pun diproyeksi hanya akan naik maksimal 0,44%.

"Artinya kalau kita lihat all in all ini memang ada dampak negatifnya tapi tidak terlalu besar juga. Ini masih merupakan suatu hal yang wajar dan bisa dikompensasikan dengan mitigasi-mitigasi yang bisa mengantisipasi dampak dari kenaikan," ucap Fithra.

Melihat hasil perhitungan di atas, pemerintah seharusnya tidak ragu menaikan harga BBM Premium. Dampaknya minimal dan langsung menyentuh akar permasalahan dari CAD. (OL-3)