Infrastructure Developments To Receive US$13.5 Billion

THE Indonesia Investment Forum (IIF) 2018 resulted in the signing of an investment and financing cooperation agreement worth more than
US$13.5 billion earmarked for infrastructure projects.

IIF 2018 was held in collaboration with the Ministry of Finance, the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), and the Financial Services Authority (OJK) to optimize the International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB) Annual Meetings that takes place on October 8-14, in Bali.

The signing was witnessed by Coordinating Minister for Economic Affairs Darmin Nasution, BUMN Minister Rini Soemarno, Public Works and Public Housing Minister Basuki Hadimuljono, and Governor of Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Nasution was admittedly proud of the signing, yesterday. He said that since the beginning President Joko Widodo was always enthusiastic and focused on infrastructure development and other strategic national projects.

"I need to appreciate the BUMN Ministry and all State-Owned Enterprises, also the investors. We will always support SOEs strategic projects as well as their strategic partners, local and foreign, so that everything will go on smoothly," said Nasution.

According to Mrs Soemarno, this collaboration can accelerate economic growth since the processes for national infrastructure development are now eligible to receive financing solutions from various sources of funds.

This is in line with the Indonesian government’s program within the last five years, which focuses mainly on infrastructure developments in order to improve interregional interconnectivity in Indonesia, to reduce logistic costs and to maintain the availability of energy supplies.

"This innovation in infrastructure financing can hopefully be able to accelerate infrastructure developments as well as investment opportunities for future infrastructure developments in Indonesia," Soemarno said.

SOEs, she continued, is always working on improving its resource capacity by looking for sources of funding from financial markets through various innovations in financing instruments, as well as initiating partnerships with other private sectors.

Targeting local investors
Through strategic partnerships, SOEs are also expected to learn from the private sector in developing infrastructures with global standards.

“In the implementation of infrastructure development, the SOEs have an important role in achieving targets that have been set up by the government. To support infrastructure development, both SOEs and private sector’s involvements are needed," Soemarno said.

The government has also taken other initiatives to finance infrastructure projects, including issuing collective investment contracts for infrastructure funds, called KIK-DINFRA. These investment contracts are issued by Bank Mandiri Group along with its subsidiaries, Mandiri Sekuritas and Mandiri Manajemen Investasi in cooperation with PT Jasa Marga (Persero) Tbk. The first investment product will target local and global investors.

According to Bank Mandiri President Director Kartika Wirjoatmodjo, an alternative infrastructure financing through the capital market can be used by infrastructure companies to get an effective and measured funding resources.

"This initiative will also help penetrate domestic financial market with the addition of infrastructure project-based investment products," said Wirjoatmodjo.

KIK-DINFRA will be traded at the capital market with a fundraising target of Rp1,5 trillion. While fundraising through the private equity
funds (RDPT) will reach up to Rp3 trillion, and will give additional capital expenditure for PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

On the other hand, Bank Mandiri as a national bank has disbursed a significant amount of direct financing for infrastructure projects—with nearly 24% of the bank’s total loan portfolio. At the end of first semester-2018, it reached Rp165.8 trillion, paid out for infrastructure projects, from a total commitment of Rp255.3 trillion. The distribution increases around 23% annually. (S-1)

Pembangunan Infrastruktur Dapatkan Pembiayaan US$13,5 Miliar

PELAKSANAAN Indonesia Investment Forum (IIF) 2018 menghasilkan penandatangan kesepakatan kerja sama investasi dan pembiayaan senilai lebih dari US$13,5 miliar bagi proyek-proyek infrastruktur.

IIF 2018 yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diadakan untuk mengoptimalkan Annual Meeting IMF-WB di Bali.

Penandatanganan kerja sama investasi disaksikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian,Menteri Badan Usaha milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Menko Darmin mengaku bangga dengan penandatanganan yang dilakukan, kemarin. Ia mengatakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu bersemangat dan fokus dengan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional lainnya.

"Saya perlu beri apresiasi kepada Kementerian BUMN dan para BUMN, juga para investor. Kami akan selalu mendukung agar proyek strategis BUMN dan mitra strategis, baik luar maupun dalam negeri sehingga dapat selalu berjalan dengan baik," kata Darmin.

Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, langkah kerja sama ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi karena proses pengembangan infrastruktur nasional mendapatkan solusi pembiayaan dengan berbagai macam sumber pendanaan.

Hal ini selaras dengan program Pemerintah Indonesia dalam 5 tahun terakhir yang menempatkan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan interkonektivitas antarwilayah di Indonesia, menurunkan biaya logistik dan menjaga ketersediaan suplai energi.

"Adanya inovasi pembiayaan infrastruktur ini diharapkan akan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan peluang investasi pada pembangunan infrastruktur Indonesia ke depan," kata Rini Soemarno.

BUMN, lanjut Rini, selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dengan mencari sumber pendanaan dari pasar keuangan melalui berbagai inovasi instrumen pembiayaan dan membangun kemitraan dengan sektor swasta lainnya.

Sasar investor lokal
Melalui kemitraan strategis, BUMN diharapkan juga mendapatkan pembelajaran dari keahlian sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur dengan kualitas sesuai dengan standar global.

"Dalam implementasi pembangunan infrastruktur, BUMN memiliki peran penting dalam pencapaian pembangunan infrastruktur yang ditetapkan oleh Pemerintah. Guna mendukung pembangunan infrastruktur ke depan, keterlibatan BUMN dan sektor swasta masih sangat diperlukan," ujar Rini.

Inisiatif lain yang dilakukan untk pembiayaan infrastruktur adalah penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA). Kontrak investasi ini diterbitkan Bank Mandiri Group bersama anak perusahaannya, yaitu Mandiri Sekuritas dan Mandiri Manajemen Investasi dan berkerja sama dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Produk investasi yang pertama kali diluncurkan tersebut rencananya akan menyasar investor lokal dan global.

Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, alternatif pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal ini dapat dimanfaatkan perusahaan di bidang infrastruktur untuk mendapatkan sumber pendanaan yang efektif dengan biaya yang terukur.

"Inisiatif ini juga akan membantu pendalaman pasar keuangan domestik melalui penambahan produk investasi berbasis proyek infrastruktur," ujar Kartika.

KIK-DINFRA akan diperdagangkan di pasar modal dengan target pengumpulan dana mencapai Rp1,5 triliun. Adapun, pengumpulan dana melalui RDPT yang mencapai Rp3 triliun akan memberikan tambahan belanja modal kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Bank Mandiri sendiri sebagai perbankan nasional telah menyalurkan pembiayaan langsung yang signifikan ke sektor infrastruktur hingga mencapai hampir 24% dari total portofolio kredit perseroan. Pada akhir semester I-2018, nilainya mencapai Rp165,8 triliun dari total komitmen Rp255,3 triliun yang sudah diberikan ke proyek-proyek infrastruktur. Penyaluran itu naik 23% secara tahunan. (S1-25)