Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEMERINTAH terus mengupayakan skema alternatif untuk membantu mengatasi permasalahan pembiayaan dalam membangun infrastruktur sehingga tidak lagi bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Kita perlu terus menggali paradigma baru dalam pendana-an infrastruktur,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Indonesia Investment Forum sebagai rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Bali, Selasa (9/10).
Sejauh ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai produk keuangan inovatif untuk infrastruktur, misalnya kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA), reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), dan Komodo bond.
Pemerintah, kata Darmin, juga mendorong penerbitan instrumen pembiayaan infrastruktur alternatif lainnya, seperti dana investasi infrastruktur (DINFRA) dan obligasi pemerintah daerah. “Peraturan untuk skema konsesi terbatas (limited concession scheme/LCS) juga tengah dikembangkan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang bertujuan meningkatkan kepercayaan bagi investor dengan menyediakan kemudahan dan berbagai alternatif transaksi lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah. Beberapa contohnya ialah call spread options dan domestic non-deliverable forward yang baru diperkenalkan. “Terlepas dari inisiatif-inisiatif tersebut, pemerintah menyadari bahwa kerja sama dengan dunia internasional juga masih diperlukan untuk terus mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif,” ujar Darmin.
Peran bursa
Selain yang dipaparkan Darmin, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendorong pasar modal menjadi pusat sumber pendanaan pembangunan infrastruktur nasional agar lebih sesuai dengan karakter kebutuhan pembiayaan untuk jangka panjang.
“Ini telah menjadi paradigma baru, yaitu menjadikan pasar modal sebagai pusat sumber pendanaan. Ini juga merupakan terobosan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang sebelumnya selalu mengandalkan sektor perbankan menjadi sumber utama pembiayaan selama beberapa dekade,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
Menurut Wimboh, OJK akan mengarahkan pasar modal di Indonesia menjadi lebih dalam dan likuid dengan menambah berbagai instrumen pembiayaan melalui pasar modal, seperti obligasi atau sukuk, obligasi perpetual, obligasi hijau, obligasi daerah (municipal), serta pembiayaan dari keuangan campuran atau blended finance.
Sejauh ini, berbagai ketentuan untuk produk pasar modal yang bisa membiayai infrastruktur sudah dikeluarkan OJK, antara lain reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) yang telah dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan Soekarno-Hatta Airport Sky Train melalui RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 Infrastruktur sebesar Rp315 miliar dan RDPT Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa sebesar Rp5 triliun untuk membangun tol.
Dirut Bank Mandiri Kartika Wiryoatmojo memaparkan bagaimana BUMN berkreasi dalam meraih pendanaan. “Case study pertama ialah penerbitan Komodo bond milik Wijaya Karya di London. Penerbitan itu sukses meraih dana Rp5,4 triliun dari pasar global dengan obligasi berdenominasi rupiah,” ujar Kartika. (Uud/E-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved