Emil Urus OPD, Uu Atur BUMD

GUBERNUR Jabar Ridwan Kamil (Emil) menyerahkan pengelolaan Bank BJB dan badan usaha milik daerah (BUMD) ke Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Ini dilakukan Emil, sebab setahun pertama ini dia fokus membenahi organisasi perangkat daerah (OPD).
“Setahun ini saya titip ke Pak Wagub dulu,” katanya di Bandung, Senin (8/10).

Penyerahan kewenangan pengelolaan BUMD ini, menurut Emil, merupakan hal yang wajar sebab tugasnya wakil gubernur ialah mengisi tupoksi gubernur saat gubernur sibuk.

Emil menjelaskan, dalam setahun pertama ini, dirinya akan fokus menangani 54 OPD. Nantinya, Uu berwenang mengelola BUMD dari semua aspek. “Untuk mengawal semua urusan, dimulai dengan mengevaluasi semua performa,” katanya.

Selain Bank BJB, Emil menyerahkan pengelolaan semua BUMD ke Uu. Semua BUMD akan dicek dan diaudit.

Terpisah, Uu Ruzhanul Ulum membenarkan hal itu. Bahkan, dia sudah memiliki rencana pertama yang akan dilakukan dalam mengurus Bank BJB. Pertama, salah satu BUMD milik Pemprov Jabar itu diminta menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS). Setidaknya dilakukan pada November mendatang agar bisa mengambil berbagai kebijakan, seperti mekanisme pengangkatan direksi.

Uu ingin jenjang karier di Bank BJB bisa berjalan dengan baik sehingga karyawan mendapat penghargaan yang sepantasnya sesuai dengan prestasi.

“Mereka yang sudah membesarkan, berjasa. Kan yang lebih tahu tentang Bank BJB, ya mereka yang di dalam. Jadi sudah sepantasnya mereka mendapatkan penghargaan seperti promosi jabatan,” katanya.

Dengan begitu, Uu ingin kultur Jabar dan Banten lebih terlihat di bank pelat merah tersebut. “Orang Jawa Barat harus menjadi ruhnya, urat nadi dalam pengelolaan BJB ini. Bukan berarti yang lain tidak boleh,” katanya.

Disinggung nama-nama kandidat yang akan mengisi direksi bank pelat merah tersebut, Uu mengaku belum ada satu pun nama yang dikantonginya. Uu pun memastikan dirinya akan menyerahkan kualifikasi direksi ini kepada keputusan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas perbankan di Tanah Air. “Semuanya harus sesuai aturan, seperti lolos fit proper test di OJK,” katanya.

Sementara itu, pasca-Wali Kota Pasuruan, Jatim, Setiyono ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi tahanan KPK, Gubernur Jatim Soekarwo telah menetapkan pejabat wali kota Pasuruan. Raharto Teno Prasetyo dilantik sebagai Plt Wali Kota Pasuruan di Grahadi Surabaya, kemarin sore. Hal ini agar roda pemerintahan tetap berjalan. Setiyono ditangkap dalam OTT KPK pada Kamis (4/10) karena menerima fee proyek. (BY/AB/N-3)