Indonesia-Vietnam Sepakat Hapus Hambatan Perdagangan

PEMERINTAH Indonesia dan Vietnam menargetkan perdagangan bilateral mencapai  US$10 miliar hingga 2020. Untuk itu, kedua kepala negara bersepakat segera menghilangkan berbagai hambatan perdagangan di antara dua negara, terutama barang industri.

Komitmen ini merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Tran Dai Quang di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, Selasa (11/9), kemarin. 

Turut hadir dalam pertemuan bilateral itu ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.

“Pemerintah telah meminta kepada Vietnam agar mempermudah ekspor mobil Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali kebijakan tentang double inspection untuk otomotif,” ungkap Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (13/9).

Menurut Airlangga, permintaan ini akan segera ditindaklanjuti sehingga ekspor mobil Indonesia ke Vietnam dapat kembali normal. Selama ini, Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan impor mobil completely built up (CBU) dari negara-negara Asean. 

Vietnam menerapkan kebijakan terkait uji tipe dan uji emisi melalui Regulasi No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services).

Jumlah pengapalan mobil Indonesia ke Vietnam cukup lumayan besar, yakni sekitar 30-40 ribu unit per tahun dari total ekspor mobil nasional ke seluruh negara yang rata-rata mencapai 225 ribu unit per tahun. Pada Januari-Juli 2018, ekspor mobil Indonesia ke Vietnam hanya sekitar 1.528 unit.

“Isu lainnya terkait dengan pajak ekspor untuk semen. Tentu Pemerintah Vietnam menjanjikan akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang mereka bisa perhatikan,” ungkap Airlangga. (E-2)