Selain PPh Impor, Kebijakan tak Kondusif Harus Dihapus

PENYESUAIAN tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi dari luar negeri merupakan salah satu bentuk respon pemerintah terhadap perubahan dinamika perekonomian global. Tentunya, hal ini memberikan dampak pada para pengusaha.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton Supit menyampaikan, pada dasarnya sebagai pengusaha ia mendukung kebijakan pemerintah yang akan memperkuat perekonomian Tanah Air. Namun, pemerintah juga harus menghapus semua hambatan dan kebijakan yang tidak kondusif.

“Kalau barang-barang konsumsi yang tidak penting apalagi yang mewah, saya kira tidak masalah. (Tapi) pemerintah pun harus menghapus semua hambatan dan kebijakan-kebijakan yang tidak kondusif agar investasi terutama yang orientasi ekspor dan penciptaan lapangan kerja sehingga neraca perdagangan kita bisa surplus,” ungkap Anton saat dihubungi, Kamis (6/9).

Anton mencontohkan, kebijakan seperti di sektor kelautan, justru membuat banyak pabrik pengolahan ikan orientasi ekspor tutup. Demikian juga di sektor pertanian.

"Sebaiknya ekspor sektor pertanian bukan hanya perkebunan saja tapi seperti hortikultura punya potensi besar," ucapnya.

Karena itu sebaiknya sektor hortikultura dan tanaman pangan harus direncanakan dengan baik. Ekspor pertanian punya potensi besar untuk itu harus bisa sustain dan punya daya saing yang tinggi.

“Kesimpulannya menghemat impor itu penting, tapi yang lebih penting bagaimana meningkatkan ekspor baik sektor manufaktur, pertanian, kelautan dan lainnya. Hanya dengan peningkatan daya saing, baru semua itu bisa terjadi," tandas dia. (X-12)