Asuransi Bencana Alam untuk Rumah

BENCANA gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), salah satunya berdampak pada bangunan rumah. Perusahaan asuransi akan bertanggung jawab terhadap rekonstruksi bangunan rumah yang mengalami kerusakan.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia Totok Lusida menekankan bahwa pihak asuransi dalam hal ini Askrindo dan Jamkrindo hanya memberikan jaminan terhadap rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tipe 36 ke bawah yang tergolong sederhana.

"Kalau rumah MBR yang asuransi BUMN, negara, jadi sudah terjamin dan pasti aman. Kalau yang non-MBR asuransinya kan macam-macam. Tapi kami harap end-user tetap tenang dan jangan khawatir," ucapnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Apalagi, menurut aturan Otoritas Jasa Keuangan, perihal angsuran dan bunga untuk sementara dihentikan sambil menunggu perkembangan. Ia meyakini tidak semua struktur perumahan pecah karena banyak yang sudah memakai besi ton berdiameter 10 mm. Dengan struktur demikian, konstruksi rumah tidak bermasalah meskipun dihantam gempa 7 skala Richter.

Hasil penelitian sementara yang sudah dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak dua pekan terakhir memperlihatkan pembangunan beberapa rumah masih dapat diteruskan. Sebagian yang lain harus dibongkar untuk kemudian dibangun kembali dari awal.

"Ini pun masih diteliti satu per satu. Pihak asuransi belum memastikan karena gempa masih ada terus sehingga perlu penelitian berulang-ulang," imbuh Totok. Begitu juga dengan rencana waktu pembangunan ulang alias rekonstruksi, ini tidak dapat dilakukan dalam waktu cepat.

Berbeda

Yang menarik, ada pernyataan berbeda tentang asuransi bencana alam terhadap rumah MBR. Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti di Jakarta, pada Kamis (23/8), selama ini asuransi kredit pemilikan rumah (KPR) untuk MBR atau bersubsidi belum memberi perlindungan terhadap rumah yang terkena bencana alam. Asuransi KPR bersubsidi masih terbatas untuk kebakaran, asuransi jiwa, dan asuransi kredit. "Kami akan mengundang semua pihak untuk membahas khusus mengenai persoalan bencana alam dan dampaknya pada KPR subsidi. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini minggu depan akan ada jawabannya," tuturnya.

Kementerian PUPR masih terus memverifikasi jumlah rumah yang rusak.

"Semula data awal ada sekitar 70 ribu rumah yang rusak. Saat ini ternyata jumlahnya bertambah hingga sekitar 115 ribu unit," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, kemarin.

Kementerian PUPR menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascagempa di NTB dan sekitarnya dapat dituntaskan dalam jangka waktu sekitar setahun ke depan. Danis menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akan selesai dalam waktu satu tahun.

Target itu diyakininya tercapai karena teknologi yang digunakan yaitu Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha). Teknologi ini memanfaatkan sistem modular sehingga mudah dipasang dan lebih cepat penyelesaiannya bila dibandingkan dengan konstruksi rumah konvensional.

Selain itu, biayanya terjangkau, mudah dipindahkan, tahan gempa, dan dapat dimodifikasi menjadi bangunan kantor, puskesmas, rumah sakit, dan sekolah.

"Dengan ukuran tipe 36 dan biaya tiap 1 meter persegi sekitar Rp1,5 juta, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp50 juta per rumah. Untuk komponen paling mahal, yakni besi dan semen akan dipasok BUMN untuk memastikan harga pembangunan yang sama dan menggunakan komponen dalam negeri," pungkas Danis.

(Ant/S-4)