Utang Masa Lalu Dominasi Utang jatuh Tempo

UTANG jatuh tempo yang mesti dibayar pemerintah saat ini masih didominasi utang-utang yang ditarik pemerintahan sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebutkan utang jatuh tempo sebesar Rp409 triliun tahun depan berasal dari pengadaan utang sebelum 2015.

“Untuk 2019, dari jumlah Rp409 triliun utang yang jatuh tempo, 57% merupakan jatuh tempo dari pengadaan utang sebelum 2015,” kata Direktur Strategi dan Portofolio Utang DJPPR Schneider Siahaan di  Jakarta, Selasa (21/8).

Kontribusi jatuh tempo yang diadakan dalam periode 2015 sampai dengan 2017 mencapai 32,5%, atau Rp51,2 triliun, merupakan penerbitan surat berharga negara (SBN) ritel. Pengadaan utang di 2018 yang jatuh tempo di 2019 sebesar 10,5% merupakan penerbitan instrumen surat perbendaharaan negara (SPN) dan SPN syariah (SPNS).

“Kalau kita bicara seolah-olah utang jatuh tempo jadi beban administrasi sekarang, itu tidak fair. Itu dari semua pemerintahan sebelumnya begitu dan secara konstitusi sudah disahkan melalui Undang-Undang APBN,” ujar Schneider.

Pemerintah, lanjutnya, mengelola utang yang ada dengan mengatur jatuh temponya supaya jangan sampai jatuh tempo semua dalam satu tahun.

“Sekarang kan (utang) ada Rp4.000 triliun ya, kami atur supaya rata-rata tenornya hampir sembilan tahun. Jadi, tidak ada jatuh tempo dalam setahun besar-besar,” tandasnya.

Penerimaan perpajakan yang makin besar akan menjadi andalan pemerintah guna membiayai pembangunan dan melakukan pembayaran utang.

Saat dihubungi terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemerintah perlu menjaga inflasi dan meningkatkan peringkat  agar bunga kompetitif.  “Semakin bagus peringkat kreditnya, bunga yang ditawarkan semakin kompetitif,” pungkasnya. (Try/Cah/Nur/E-1)