BBM Satu Harga Upaya Mewujudkan Keadilan Energi

BARANGKALI sebagian besar dari kita jarang yang pernah mendengar, apalagi mengetahui di mana letak wilayah Wawoni Barat. Dari namanya, mungkin banyak yang menerka wilayah itu terletak di Papua. Namun, daerah itu sesungguhnya masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Konawe Kepulauan, terpisah dari Pulau Sulawesi dan termasuk sebagai daerah terluar Indonesia.

Di wilayah itulah, pekan lalu, PT Pertamina memfasilitasi berdirinya lembaga penyalur BBM satu harga. Ini merupakan program pemerintah yang bertujuan menyatakan memberikan keadilan energi bagi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan energi di seluruh pelosok negeri.

Peresmian lembaga penyalur BBM satu harga ini merupakan komitmen Pertamina untuk menjalankan tugas dari pemerintah. “Dengan hadirnya SPBU ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk transportasi darat, nelayan, dan transportasi laut antarpulau dengan harga premium Rp6.450 per liter dan solar subsidi Rp5.150 per liter,” ujar General Manager Marketing Operation Region (MOR) VII Pertamina, Tengku Fernanda, seperti dikutip Antara.

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan daerah otonomi baru (DOB) yang berasal dari pemekaran Kabupaten Konawe. Selama ini, kebutuhan BBM di daerah tersebut dipenuhi dari Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari dengan menggunakan kapal khusus oleh masyarakat. Akibatnya, harga BBM bisa menembus Rp15.000 per liter.

Tengku mengungkapkan pasokan BBM ke SPBU di Wawoni Barat ini tidak mudah karena harus menggunakan dua tipe moda transportasi. “Dari TBBM Kendari, BBM diangkut menggunakan mobil tangki BBM sejauh 3 km ke pelabuhan.
Perjalanan dilanjutkan dengan kapal laut BBM sejauh 48 km. Setibanya di Pelabuhan Wawoni, BBM dibongkar kembali ke dalam drum menuju SPBU Kompak. “Tak jarang cuaca buruk menjadi tantangan dalam pengiriman BBM karena faktor keselamatan tetap menjadi prioritas utama kami,” imbuhnya.

SPBU Kompak di Wawoni Barat ini merupakan lokasi BBM satu harga ketiga yang dioperasikan di wilayah Sulawesi pada 2018 dari target penambahan sebanyak sembilan titik. Pada acara itu juga sekaligus secara simbolis diresmikan SPBU Kompak BBM Satu Harga di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. “Sejak 2017 sampai dengan saat ini, sudah ada sembilan lembaga penyalur BBM satu harga yang tersebar di Sulawesi, dari target keseluruhan sebanyak 14 titik,” imbuh Tengku.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Yuli Rachwati berharap hadirnya SPBU Kompak ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi Wawoni Barat. “Seperti yang terjadi di lokasi-lokasi BBM satu harga lainnya, kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik dan merata,” pungkas Yuli.

Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito, pada tahun lalu Pertamina sudah mengoperasikan 54 lembaga penyalur BBM satu harga dan pada 2018 ditargetkan sebanyak 67 lembaga penyalur. “Hingga pertengahan 2018, Pertamina sudah mengoperasikan 9 titik BBM satu harga,” ujar Adiatma dalam rilisnya pekan lalu.

Pembentukan lembaga penyalur itu, kata dia, merupakan komitmen Pertamina untuk menjalankan tugas dari pemerintah dalam rangka memberikan keadilan energi bagi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan energi di seluruh pelosok negeri, terutama mereka yang bermukim di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.

Pertamina, lanjut Adiatma, menargetkan akan meresmikan 18 lembaga penyalur BBM satu harga pada Agustus serta 40 lembaga penyalur pada September sehingga total 67 lembaga penyalur akan tuntas sebelum akhir tahun.

Sementara itu, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa menegaskan bahwa pembangunan SPBU di wilayah 3T itu bukan merupakan hal yang mudah mengingat kondisi geografis yang sulit dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu diperhatikan agar tepat sasaran. “Perlu ada monitoring dari pemerintah daerah dan aparat agar penyaluran BBM satu harga ini tepat sasaran,” katanya.

Dalam rangka percepatan penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara Nasional, belum lama ini BPH Migas hadir pada salah satu kabupaten di Maluku Tenggara Barat, yakni Saumlaki, untuk menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Subpenyalur dalam Rangka Percepatan Penerapan BBM Satu Harga.

“Bahwa subpenyalur berbicara tentang bagaimana menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah di Indonesia, khususnya untuk daerah Indonesia Timur,” terang anggota Komite BPH Migas, M Lobo Balia, yang ikut dalam acara tersebut.

BPH Migas, kata dia, akan terus menjembatani kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di bidang migas tidak hanya di Saumlaki, tapi juga di beberapa daerah lain di seluruh wilayah Indonesia. “Subpenyalur BBM sebagai perpanjangan tangan dari program BBM satu harga akan membantu dan mempercepat pemerataan energi, khususnya BBM bagi masyarakat dari daerah terluar, tertinggal, dan terdepan untuk terus mengamalkan sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, khususnya keadilan pada bidang energi,” tuturnya. (LD/E-2)