PLTN Sebagai Sumber Tenaga Bersih nan Ekonomis

KEPALA Badan Tenaga Nuklir Indonesia (Batan) Djarot S. Wisnubroto menyatakan bahwa Pembangkit Listrik Tanaga Nuklir (PLTN) bisa menjadi sebuah teknologi alternatif yang tidak hanya bersih, namun juga ekonomis. Hal itu dilihatnya bila membandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan batubara maupun Geotermal yang memanfaatkan panas bumi.

Menurutnya, bila dihitung secara matematis, PLTN hanya akan menghabiskan Rp 6/KWh, lebih murah dua kali lipat dibandingkan PLTU yang menghabiskan sampai belasan rupiah per KWh-nya. Selain itu, energi dari nuklir diklaim bersih olehnya, tidak seperti PLTU yang menghasilkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). "Emisi PLTN bahkan nyaris tidak ada, Ini sejalan dengan niatan pemerintah untuk mengurangi emisi GRK sebesar 26% di tahun 2020," terangnya saat dihubungi pada Senin (13/04) lalu.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan Geotermal, PLTN dapat dikatakan lebih mudah dibuat, apalagi dengan keterbatasn lokasi dari Geotermal yang keberadaannya terpencar dan kadangkala berada di daerah yang padat penduduk. Selain itu, lanjutnya, Energi 10.000-15.000 Megawatt yang dihasilkan oleh PLTN lebih bernilai ekonomis apabila melihat bahwa selama dua tahun PLTN tidak perlu ada pembaruan bahan bakar.

Dikatakan pula olehnya bahwa selama ini kekhawatiran masyarakat terhadap PLTN adalah limbah yang akan dihasilkan yang berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. "Tapi tidak ada satu negara pun yang melepas pengelolaan limbah nuklirnya begitu saja. Ada management yang baik dari pemerintah apabila siap terhadap PLTN," sanggahnya.

Menurutnya salah satu kelemahan dari PLTN adalah investasinya yang dua kali lipat lebih besar dari PLTU. Namun demikian, lanjutnya, sekarang sudah ada pemecahannya apabila melibatkan investor luar, dengan demikian Pemerintah cukup membaayar beban listriknya saja.

Ditambahkan pula olehnya bahwa beberapa Negara besar seperti Tiongkok, Korea, Turki, dan Vietnam sudah mulai berkonsentrasi membangun PLTN sebagai sumber energi mereka. "Kami dari Batan sebenarnya sudah siap, tinggal menunggu perintah saja dari Pemerintah," tutupnya. (Q-1)