MENGHADAPI Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang gongnya dimulai pada awal 2016 mendatang, baik pemerintah maupun pelaku usaha harus saling bersinergi memperkuat dunia usaha domestik agar dapat bersaing di ranah global.
Terkait dengan itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kementerian Perdagangan pun menandatangani nota kesepahaman (MoU). Selain bakal membuat road map ihwal persoalan yang menghambat pelaku usaha, komitmen juga ditegaskan untuk memperpecat target realisasi ekspor 300% dengan nilai USD 458 miliar.
"Target pertumbuhan tidak bisa hanya dari pemerintah sendiri, harus ada peran aktif dari para stakeholders terutama pelaku usaha," ujar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel usai melakukan penandatanganan MoU dengan Apindo di Jakarta, Senin (13/4).
Kendati pemerintah berupaya mendorong capaian ekspor, daya saing di pasar domestik pun perlu diawasi agar tidak dimatikan produk impor. "Antara pasar domestik dan impor harus sama-sama diperkuat. Sulit juga ketika ekspor besar, tapi pasar domestik malah diisi negara lain. Jangan sampai Indonesia sebagai pasar investor saja," cetusnya.
Kerja sama antara pelaku usaha dan pemerintah, sambung Gobel, diharapkan mampu mengakomodir pemanfaatan fasilitas preferensi perdagangan berikut koordinasi dengan pelaku usaha guna meningkatkan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri.
Di lain sisi, Gobel menyoroti ekspor nonmigas yang cenderung menurun ketimbang ekspor migas. Oleh karenanya pada kesempatan itu, dia meminta pelaku usaha mempersiapkan strategi untuk meningkatkan ekspor non migas sebesar USD 192,5 miliar. Sebagai contoh masih rendahnya ekspor di sektor nonmigas ialah sektor mebel yang baru menembus angka US$1,7 miliar, sedangkan negara tetangga Vietnam sudah mencapai US$5,1 miliar. Sedangkan ekspor penjualan jamu di pasar global berada di bawah 5%.
"Itu salah satu gambaran saja masih rendahnya ekspor non migas, padahal kekayaan alam kita luar biasa besar. Sekarang ini tinggal bagaimana optimisme pelaku usaha untuk mendongkrak pasar. Karena dari pemerintah terlebih Pak Presiden sudah berulang kali menekankan optimisme target ekspor, melalui dukungan pembangunan listrik 35 ribu mega watt, infrastruktur pelabuhan dan bandara," papar dia.
Gobel menegaskan usai penandatanganan nota kesepahaman, segera setelahnya pelaku usaha dan pemerintah merumuskan road map untuk merunut secara rinci hambatan serta potensi dalam kegiatan ekspor impor. "Kita lihat MEA saja tinggal 8 bulan lagi. Harus ada respon dan komunikasi yang cepat antara pelaku usaha dan pemerintah agar segala kendala yang menghadang bisa dipecahkan. Kita harus solid," tuturnya.
Adapun Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan Indonesia dengan penduduk sebanyak 240 juta, terang saja memiliki potensi pasar yang menarik bagi pasar global. Indonesia pun dinilainya menjadi pasar yang dinamis, menilik dari banyaknya minat kerjasama investor asing. Namun, dia mengamini, kondisi tersebut harus dihadapi dengan bijak agar neraca perdagangan tidak defisit lantaran para investor cenderung menjadikan Indonesia sebagai pasar saja.
"Menghadapi era pasar bebas, tidak perlu lagi ada ego sektoral. Antara pemerintah dan pelaku usaha, harus saling bekerja sama. Di satu sisi pengusaha perlu memahami permasalahan nasional dan internasional yg mempengaruhi ekspor impor dlm negeri. Di lain sisi, dukungan dari pemerintah harus dikuatkan," terang Haryadi saat ditemui di kesempatan yang sama.
Dia pun meminta pemerintah proaktif memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha ihwal isu strategis di bidang perdagangan, standardisasi, perlindungan konsumen, serta kepatuhan sosial (social compliance) agar pelaku usaha lebih siap menghadapi era pasar bebas. Termasuk pembinaan bagi pelaku usaha domestik termasuk UKM dan pelaku usaha asing yang berinvestasi di ranah domestik.(Q-1)
Terkait dengan itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kementerian Perdagangan pun menandatangani nota kesepahaman (MoU). Selain bakal membuat road map ihwal persoalan yang menghambat pelaku usaha, komitmen juga ditegaskan untuk memperpecat target realisasi ekspor 300% dengan nilai USD 458 miliar.
"Target pertumbuhan tidak bisa hanya dari pemerintah sendiri, harus ada peran aktif dari para stakeholders terutama pelaku usaha," ujar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel usai melakukan penandatanganan MoU dengan Apindo di Jakarta, Senin (13/4).
Kendati pemerintah berupaya mendorong capaian ekspor, daya saing di pasar domestik pun perlu diawasi agar tidak dimatikan produk impor. "Antara pasar domestik dan impor harus sama-sama diperkuat. Sulit juga ketika ekspor besar, tapi pasar domestik malah diisi negara lain. Jangan sampai Indonesia sebagai pasar investor saja," cetusnya.
Kerja sama antara pelaku usaha dan pemerintah, sambung Gobel, diharapkan mampu mengakomodir pemanfaatan fasilitas preferensi perdagangan berikut koordinasi dengan pelaku usaha guna meningkatkan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri.
Di lain sisi, Gobel menyoroti ekspor nonmigas yang cenderung menurun ketimbang ekspor migas. Oleh karenanya pada kesempatan itu, dia meminta pelaku usaha mempersiapkan strategi untuk meningkatkan ekspor non migas sebesar USD 192,5 miliar. Sebagai contoh masih rendahnya ekspor di sektor nonmigas ialah sektor mebel yang baru menembus angka US$1,7 miliar, sedangkan negara tetangga Vietnam sudah mencapai US$5,1 miliar. Sedangkan ekspor penjualan jamu di pasar global berada di bawah 5%.
"Itu salah satu gambaran saja masih rendahnya ekspor non migas, padahal kekayaan alam kita luar biasa besar. Sekarang ini tinggal bagaimana optimisme pelaku usaha untuk mendongkrak pasar. Karena dari pemerintah terlebih Pak Presiden sudah berulang kali menekankan optimisme target ekspor, melalui dukungan pembangunan listrik 35 ribu mega watt, infrastruktur pelabuhan dan bandara," papar dia.
Gobel menegaskan usai penandatanganan nota kesepahaman, segera setelahnya pelaku usaha dan pemerintah merumuskan road map untuk merunut secara rinci hambatan serta potensi dalam kegiatan ekspor impor. "Kita lihat MEA saja tinggal 8 bulan lagi. Harus ada respon dan komunikasi yang cepat antara pelaku usaha dan pemerintah agar segala kendala yang menghadang bisa dipecahkan. Kita harus solid," tuturnya.
Adapun Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan Indonesia dengan penduduk sebanyak 240 juta, terang saja memiliki potensi pasar yang menarik bagi pasar global. Indonesia pun dinilainya menjadi pasar yang dinamis, menilik dari banyaknya minat kerjasama investor asing. Namun, dia mengamini, kondisi tersebut harus dihadapi dengan bijak agar neraca perdagangan tidak defisit lantaran para investor cenderung menjadikan Indonesia sebagai pasar saja.
"Menghadapi era pasar bebas, tidak perlu lagi ada ego sektoral. Antara pemerintah dan pelaku usaha, harus saling bekerja sama. Di satu sisi pengusaha perlu memahami permasalahan nasional dan internasional yg mempengaruhi ekspor impor dlm negeri. Di lain sisi, dukungan dari pemerintah harus dikuatkan," terang Haryadi saat ditemui di kesempatan yang sama.
Dia pun meminta pemerintah proaktif memberikan pemahaman terhadap pelaku usaha ihwal isu strategis di bidang perdagangan, standardisasi, perlindungan konsumen, serta kepatuhan sosial (social compliance) agar pelaku usaha lebih siap menghadapi era pasar bebas. Termasuk pembinaan bagi pelaku usaha domestik termasuk UKM dan pelaku usaha asing yang berinvestasi di ranah domestik.(Q-1)
