MEREBAKNYA kasus es batu yang mengandung bahan kimia berbahaya pada pertengahan Maret lalu menjadi perhatian khusus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pihak BPOM pun bergerak cepat untuk menangani masalah tersebut.
Es batu bermasalah yang diproduksi PT Eslar Utama sempat membuat resah masyarakat. BPOM pun berinisiatif untuk lakukan penangkalan agar kejadian seperti itu tak terjadi lagi. "Dalam waktu dekat akan diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk perusahaan pembuat es batu. Usulannya, ini wajib bukan sukarela," tegas Kepala BPOM Roy Sparringa, di Gedung BPOM, jalan Percetakan Negara, Kamis (9/4/2015).
"Nanti BPOM bisa lakukan pengawasan secara langsung. Es untuk konsumsi manusia wajib SNI," tambah dia. Roy juga menambahkan nantinya diperlukan sebuah lembaga khusus menangani masalah seperti ini. "Sejauh ini kami sudah melakukan pendataan industri-industri es," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Roy Sparringa mengakui kesadaran masyarakat Indonesia akan kemanan pangan masih rendah.
Terkait dengan itu, BPOM menggelar Gerakan Bulan Keamanan Pangan yang digelar April ini. Selain edukasi ke masyarakat perkotaan, program ini juga akan diinisiasikan ke daerah pinggiran atau pedesaan.
"Akhir Desember lalu setelah berbincang dengan Kementrian dalam Negeri akhirnya keluar surat edaran dari Kemendagri yang ditujukan ke kepala daerah agar membentuk tim terpadu untuk mengawasi makanan yang berbahaya," ujarnya. Pada 2014, di 290 desa di 31 provinsi telah menghasilkan kurang lebih 2100 kader keamanan pangan desa yang terdiri dari ibu-ibu PKK, karang taruna, guru, tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector (DFI).
Para kader ini juga telah melakukan kegiatan edukasi keamanan pangan kepada komunitas desa kurang lebih 24.750 orang. Selanjutnya target pada 2015 hingga 2019 akan dilaksanakan di 500 desa. Diharapkan program ini akan mengedukasi komunitas desa sebanyak kurang lebih 450 ribu masyarakat di pedesaan.
Gerakan keamanan pangan ini memiliki tema "Mewujudkan Pangan Aman Hingga Tingkat Perseorangan Melalui Edukasi Keamanan Pangan Berbasis Masyarakat". "Di beberapa negara tren keamanan pangan semakin penting. Di Indonesia sendiri masih banyak kasus yang memprihatinkan. Masih banyak bahan-bahan makanan bebahaya yang berkeliatan," ujar Roy dalam sambutan pembukaan Gerakan Bulan Keamanan Pangan 2015., Kamis (9/4/2015), di gedung BPOM, jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat.
"BPOM siap merubah wajah keamanan pangan Indonesia, tapi kami tak bisa bekerja sendirian," imbuhnya. Roy menambahkan jika ada tiga elemen yang harus saling bersinergi dalam keamanan pangan; pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. "Masyarakat ini berperan strategis. Sementara pelaku usaha harus tanggung jawab pada konsumen," kata Roy. "BPOM juga ingin meningkatkan partisipasi masyarakat. Ingin tingkatkan kader-kader kemanan pangan lewat masyarakat, baik itu PKK atau LSM," pungkas dia. (Q-1)
Es batu bermasalah yang diproduksi PT Eslar Utama sempat membuat resah masyarakat. BPOM pun berinisiatif untuk lakukan penangkalan agar kejadian seperti itu tak terjadi lagi. "Dalam waktu dekat akan diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk perusahaan pembuat es batu. Usulannya, ini wajib bukan sukarela," tegas Kepala BPOM Roy Sparringa, di Gedung BPOM, jalan Percetakan Negara, Kamis (9/4/2015).
"Nanti BPOM bisa lakukan pengawasan secara langsung. Es untuk konsumsi manusia wajib SNI," tambah dia. Roy juga menambahkan nantinya diperlukan sebuah lembaga khusus menangani masalah seperti ini. "Sejauh ini kami sudah melakukan pendataan industri-industri es," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Roy Sparringa mengakui kesadaran masyarakat Indonesia akan kemanan pangan masih rendah.
Terkait dengan itu, BPOM menggelar Gerakan Bulan Keamanan Pangan yang digelar April ini. Selain edukasi ke masyarakat perkotaan, program ini juga akan diinisiasikan ke daerah pinggiran atau pedesaan.
"Akhir Desember lalu setelah berbincang dengan Kementrian dalam Negeri akhirnya keluar surat edaran dari Kemendagri yang ditujukan ke kepala daerah agar membentuk tim terpadu untuk mengawasi makanan yang berbahaya," ujarnya. Pada 2014, di 290 desa di 31 provinsi telah menghasilkan kurang lebih 2100 kader keamanan pangan desa yang terdiri dari ibu-ibu PKK, karang taruna, guru, tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan District Food Inspector (DFI).
Para kader ini juga telah melakukan kegiatan edukasi keamanan pangan kepada komunitas desa kurang lebih 24.750 orang. Selanjutnya target pada 2015 hingga 2019 akan dilaksanakan di 500 desa. Diharapkan program ini akan mengedukasi komunitas desa sebanyak kurang lebih 450 ribu masyarakat di pedesaan.
Gerakan keamanan pangan ini memiliki tema "Mewujudkan Pangan Aman Hingga Tingkat Perseorangan Melalui Edukasi Keamanan Pangan Berbasis Masyarakat". "Di beberapa negara tren keamanan pangan semakin penting. Di Indonesia sendiri masih banyak kasus yang memprihatinkan. Masih banyak bahan-bahan makanan bebahaya yang berkeliatan," ujar Roy dalam sambutan pembukaan Gerakan Bulan Keamanan Pangan 2015., Kamis (9/4/2015), di gedung BPOM, jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat.
"BPOM siap merubah wajah keamanan pangan Indonesia, tapi kami tak bisa bekerja sendirian," imbuhnya. Roy menambahkan jika ada tiga elemen yang harus saling bersinergi dalam keamanan pangan; pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. "Masyarakat ini berperan strategis. Sementara pelaku usaha harus tanggung jawab pada konsumen," kata Roy. "BPOM juga ingin meningkatkan partisipasi masyarakat. Ingin tingkatkan kader-kader kemanan pangan lewat masyarakat, baik itu PKK atau LSM," pungkas dia. (Q-1)
