Perry Diminta Cepat Angkat Nilai Rupiah

BANK Indonesia (BI) resmi memiliki gubernur baru, Perry Warjiyo, yang menggantikan Agus Martowardojo, Kamis (24/5). Di awal masa jabatannya, Perry sudah dihadapkan pada persoalan pelik, yakni memulihkan nilai tukar rupiah di tengah tekanan faktor eksternal.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan perlu ada langkah cepat dan konsisten untuk menyediakan valuta asing (valas) di pasar guna meredam pelemahan kurs rupiah.

Pasalnya, kenaikan bunga acuan BI 7-days repo rate sebesar 0,25% ke level 4,5% pada Mei lalu dianggap terlambat.

"Respons BI yang sebelumnya terlambat menyesuaikan bunga acuan harus disikapi dengan baik oleh Gubernur BI yang baru," ujar Bhima kepada Media Indonesia, Kamis (24/5).

Selain itu, BI bersama pemerintah harus bersinergi lebih kuat untuk membuat Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas Devisa bila memang sifatnya sangat mendesak.

"Tujuannya tentu untuk mewajibkan eksportir menahan devisa hasil ekspor minimal enam bulan di bank domestik untuk memperbesar pasokan valas. Cara ini terbukti efektif untuk meredam pelemahan nilai tukar di Thailand," tandasnya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta Perry Warjiyo fokus mengambil kebijakan yang nyata untuk memperkuat serta menjaga stabilitasi nilai tukar rupiah.

"Perlu ada langkah nyata dalam kaitan menjaga agar jangan sampai kurs rupiah semakin melemah," kata Taufik Kurniawan, Kamis (24/5).

Stabilitas

Seusai dilantik Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Kamis (24/5), Perry Warjiyo mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah melampaui level Rp14 ribu per dolar Amerika Serikat (AS) masih menjadi sorotan utama Bank Indonesia. Dalam jangka pendek, "Prioritas Bank Indonesia ialah memperkuat langkah-langkah untuk segera menstabilkan nilai tukar. Nilai tukar yang tertekan lebih banyak karena tekanan eksternal yang melintasi seluruh negara, terutama berasal dari Amerika Serikat," tutur Perry.

Secara garis besar, BI, kata Perry akan memprioritaskan kebijakan moneter guna menstabilkan nilai tukar, di antaranya dengan mengombinasikan kenaikan suku bunga acuan (BI 7-days reserve repo rate/DRRR) dan intervensi ganda. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Mei lalu memutuskan penaikan BI 7DRRR sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,50%, suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%.

BI, masih kata Perry, juga melakukan koordinasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai langkah bersama menstabilkan kurs.

Dalam kaitan itu, Menkeu Sri Mulyani menyatakan siap mendukung kinerja BI yang kini dipimpin Perry. Apalagi, situasi perekonomian tengah dipenuhi tantangan.

"Beliau (Perry) dilantik dalam suasana perekonomian yang sedang menuju tingkat normal yang baru. Ini sekaligus menjadi tantangan awal bagi Pak Perry untuk menjalankan tugas Bank Indonesia dengan melakukan stabilisasi. Kami dari pemerintah mendukung sepenuhnya," ucap Sri Mulyani di Gedung Mahkamah Agung, Kamis (24/5).

Menkeu Sri Mulyani optimistis Perry dapat membawa BI ke arah kebijakan yang efektif dan kredibel, sekaligus mampu menenangkan masyarakat dan pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global. (Tes/Ant/X-6)