Jaga Stabilitas Makro dengan Orientasi Ekspor

STABILITAS makro ekonomi yang terjaga disertai struktur perekonomian yang kuat, merupakan prasyarat untuk membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat, berkelanjutan, berimbang, dan inklusif.

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut tentunya perlu didukung oleh surplus neraca transaksi berjalan. Salah satu strategi penting yang perlu ditempuh adalah melalui percepatan pengembangan industri berorientasi ekspor, baik padat karya maupun berteknologi tinggi termasuk industri hilir. 

Perluasan akses pasar komoditas manufaktur serta penyediaan kawasan industri juga diyakini dapat mendorong berkembangnya industri nasional.

Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia, Jumat (13/4), di Batam, Kepulauan Riau. 

Rapat koordinasi (rakor) yang diinisiasi bersama oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution itu dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Tuwo serta para wali kota dan bupati di Kepri.

Hasil rakor mengidentifikasi empat arah kebijakan utama yang harus dilakukan guna mempercepat pengembangan industri berorientasi ekspor. Pertama, pengembangan kawasan industri secara menyeluruh yang didukung insentif memadai dan infrastruktur berkualitas. 

Kedua, penyediaan sumber daya manusia yang mampu mengimbangi aplikasi teknologi dan inovasi di sektor manufaktur. Ketiga, perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan. Yang terakhir ialah keterkaitan industri domestik dengan rantai nilai global.

"Dari identifikasi itu, rakor menyepakati empat langkah strategis yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi. Yang pertama dan paling utama adalah mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui pemberian kemudahan perizinan dan insentif fiskal," ujar Agus Martowardojo seusai rakor.

Adapun upaya untuk mendorong industri berorientasi ekspor akan dilakukan dengan berbagai cara seperti mempercepat implementasi program Online Single Submission (OSS), yang terintegrasi antara pusat dan daerah, terutama di daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan kawasan ekonomi. 

Penyediaan insentif fiskal yang mencakup kegiatan ekspansi bisnis, industri pionir, e-commerce, UMKM kawasan industri, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta Kawasan Ekonomi Khusus juga menjadi hal yang akan dilakukan pemerintah. 

Kemudian, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian tarif bahan baku dan barang impor yang memberi insentif berkembangnya industri manufaktur, disertai penyederhanaan proses untuk memperoleh lisensi di lokasi industri dan perizinan ekspor dan impor.

Selain mendorong industri berorientasi ekspor, Agus mengatakan pemerintah akan menurunkan biaya logistik industri domestik melalui peningkatan kapasitas dan efisiensi infrastruktur konektivitas, air dan listrik.

Langkah Selanjutnya ialah memperkuat sumber daya manusia (SDM), untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan kemampuan yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan otomasi proses produksi industri 4.0.

"Yang terakhir ialah memperluas pasar ekspor dengan menambah kerja sama perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral. Tentunya itu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional," tandas Agus. (OL-2)