Perlu Keamanan Pangan Buat Atasi Peningkatan Populasi 

JUMLAH penduduk Indonesia pada 2045 diprediksi mencapai 320 juta jiwa. Itu sebabnya ekosistem ketahanan pangan harus diperkuat, agar setiap orang dapat mengakses sumber pangan berkualitas.

Pemerintah menyadari penguatan ketahanan pangan nasional memerlukan kontribusi dari berbagai pihak termasuk swasta. Ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yang menggarisbawahi urgensi keamanan pangan di tengah perubahan iklim, pertumbuhan populasi dan kompetisi penggunaan lahan.

"Sehingga (perlu) membuka network dan minat pelaku usaha apa yang bisa dia lakukan dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai menjadi pembicara kunci dalam 'Responsible Business Forum On Food And Agriculture, di Jakarta, Selasa (27/3).

Kendati demikian, Darmin mengakui masih ada sejumlah persoalan dalam pengembangan sektor pangan nasional. Di antaranya lahan yang terbatas sehingga menghambat produktivitas petani untuk memperluas area yang digarap. 

Persoalan lahan menyasar petani di sektor perkebunan, seperti kelapa sawit. Pemerintah dikatakannya telah menjalankan program sertifikasi lahan sebagai kepastian pemanfaatan lahan, sekaligus mengatur tata ruang perkebunan. Di samping itu, pemerintah berupaya mengembangkan sektor pangan khususnya pertanian berdasarkan klaster.

"Kami juga lakukan peremajaan komoditas perkebunan. Dimulai dari kelapa sawit, nanti kita masuk ke karet, kelapa dan lainnya. Kita juga desain ulang transmigrasi menjadi konsep yang lebih klastering tanamannya yang juga dibantu pemerintah. Berikut pemerintah gencarkan reformasi agraria," imbuh Darmin.

Kembali ditekankan Darmin, pemerintah berupaya mengurai persoalan yang membelenggu sektor pangan. Mulai dari produktivitas yang menurun, serta kurangnya optimalisasi pemanfaatan teknologi. 

Sementara Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani meminta para pemangku kepentingan bekerja sama dalam satu arah untuk mencapai SDGs. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan disebutnya berperan untuk mentransformasi nilai rantai pangan dan agrikultur.

"Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia semestinya menjadi produsen utama agrikultur, sekaligus jembatan antara Asia dan Australia," kata Shinta. (OL-2)