Bank Didorong Berani Ambil Risiko

Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan perbankan untuk keluar dari zona nyaman dan prudent mereka untuk berani mengambil risiko, dalam melakukan ekspansi kredit.

Sentilan ini muncul lantaran 2017 kredit perbankan hanya tumbuh 8,4% setelah mengalami dua kali koreksi target pertumbuhan kredit, dari 10%-12%, kemudian diturunkan menjadi 8%-10%. Tahun 2018, penyaluran kredit kembali ditargetkan sebesar 10%-12%.

Analis Indef Bhima Yudhistira Adhinegara melihat masih sulit kredit perbankan untuk tumbuh 12%, kecuali bank BUMN melalui penugasan misalnya kredit infrastruktur.

"Proyeksi pertumbuhan kredit tahun ini hanya maksimal 9,5% yoy," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (17/3).

Sebenarnya, lanjut Bhima, tidak bisa sepenuhnya menyalahkan bank juga karena mereka bersifat pro cylical. Artinya ketika siklus ekonomi menurun maka penyaluran kredit pasti rendah.

"Bank juga perlu perhatikan risiko atau NPL (non perfoming loan). Tidak mungkin mereka jor-joran memberi kredit ketika sektor riilnya hanya tumbuh 5%," tandasnya.

Hal ini terlihat dari jumlah kredit yang tidak tersalur atau undisbursed loan mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Sebab, pelaku usaha juga tidak berani ambil kredit baru.

"Pengusaha melihat konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,9% dan indeks penjualan riil Januari kemarin justru anjlok 1,8%. Pembelian durable goods atau barang tahan lama seperti perlengkapan rumah tangga menurun," ungkap Bhima lagi.

Maka kunci untuk dorong penyaluran kredit ada di pemerintah, juga melalui efektivitas insentif ke pelaku usaha.

"Kepercayaan konsumen perlu dijaga dengan membuat harga-harga kebutuhan pokok lebih stabil," tukas Bhima.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengingatkan bisnis perbankan juga mati pelan-pelan jika tak berani mengambil risiko, dalam hal ini untuk menyalurkan kredit. Menurut dia, tidak ada alasan bagi bank yang masih bermain aman.

Pencapaian target penyaluran kredit menjadi penting untuk mendukung proyeksi pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,4%.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memahami beberapa bank masih dalam konsolidasi kredit macet. Kredit macet itu di antaranya harus dihapus supaya NPL-nya atau catatan kredit macetnya rendah karena itu menjadi indikator ekonomi Indonesia.

Tahun lalu pencapaian kredit memang lebih didukung bank BUMN sebesar 11,55%. Sedangkan kantor cabang bank asing tumbuh 2,7% karena memang lebih banyak membersihkan NPL dan bank pembangunan daerah (BPD) tumbuh 9,09%. (OL-2)