PGN tidak Bebani Keuangan Pertamina

PEMERINTAH telah menfinalkan langkah pembentukan Holding BUMN Migas. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina untuk menerima pengalihan saham milik pemerintah di Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk akan digelar pekan depan.

Pemerintah yakin bahwa penggabungan PGN ke Perta-mina akan membebani keuangan Pertamina seperti yang dikemukakan kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menjelaskan merosotnya laba PGN dari penyewaan regasifikasi dan penyimpanan gas di Lampung sudah dipertimbangkan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Fajar mengatakan penurunan laba yang dialami PGN merupakan dinamika bisnis yang juga terjadi di perusahaan migas mana pun termasuk Pertamina.

"Tidak ada memberatkan Pertamina. Sudah kita kaji, FSRU Lampung itu kasus lama. Laba turun itu faktor eksternalitis, Pertamina juga sama," ujar Fajar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu(14/3).

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menilai bahwa PGN dikhawatirkan bisa membebani kinerja Holding BUMN Migas jika skema penggabungannya dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero) dilanjutkan.

Dalam catatan Rieke, PGN memiliki kinerja yang kurang menggembirakan terutama penurunan jumlah laba bersih dalam lima tahun terakhir, padahal jumlah aset perusahaan terus bertambah.

Dua hal yang menurutnya menekan laba perusahaan, pertama kenaikan biaya operasi akibat pembayaran sewa fasilitas regasifikasi dan penyimpanan gas atau floting storage and regasification ( FSRU) Lampung.

Ketua Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng menyatakan akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait proses pembentukan Holding BUMN Migas.

"Kami di Komisi XI bermitra dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan meminta penjelasan mengenai rencana holding," katanya.

Melchias menjelaskan, pemanggilan para pejabat Lapangan Banteng perlu dilakukan mengingat Kemenkeu merupakan perwakilan pemerintah yang memegang saham negara di seluruh perusahaan pelat merah. Dengan meminta penjelasan langsung dari Sri Mulyani atau pejabat di bawahnya, Komisi XI DPR ingin menjalankan tugasnya dalam mengawasi skema pembentukan dan menghitung kebutuhan dana pembentukan Holding BUMN Migas tersebut.

Akan perbaiki

Di sisi lain, Pertamina akan meningkatkan kinerja keuangan PGN setelah dilebur menjadi anak usahanya. "Harus ada upaya besar, misalkan kami lihat kontrak-kontraknya efisiensi, kenapa suplai turun, masalah harga, aset-asetnya," terang Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Gigih Prakoso.

Menurutnya, butuh waktu sekitar 3 tahun untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan distribusi gas bumi yang nantinya akan dikawinkan dengan PT Pertamina Gas (Pertagas).

(E-1)