Penyerapan Belanja Meningkat

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menilai telah terjadi peningkatan dari sisi kemampuan kementerian dan lembaga (KL) dalam mempercepat penyerapan belanja.

Dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin, Sri Mulyani mengatakan kegiatan kementerian dan lembaga yang sudah dikontrakkan per 9 Maret 2018 ialah Rp60,9 triliun. Angka tersebut mencapai 29,9% dari pagu belanja modal secara total yang mencapai Rp203,9 triliun.

"Kami berharap pada bulan-bulan selanjutnya akan terjadi kenaikan penyerapan yang lebih baik dan lebih seimbang antarbulan," kata Sri Mulyani seperti dikutip Antara.

Menkeu berharap kenaikan penyerapan tersebut, terutama di daerah, tidak lantas terganggu akibat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, jumlah pagu yang sudah dikontrakkan paling besar berada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Jumlah pagu yang sudah dikontrakkan di Kementerian PU-Pera mencapai Rp33,7 triliun atau 44,5% dari belanja modal mereka yang mencapai Rp75,8 triliun.

Kemudian, jumlah pagu yang sudah dikontrakkan terbesar berikutnya berada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jumlah pagu yang sudah dikontrakkan di Kemenhub mencapai Rp9,7 triliun atau 35,2% dari belanja modal mereka yang mencapai Rp27,5 triliun.

Meski serapan membaik, defisit anggaran dalam APBN hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp48,9 triliun atau sekitar 0,33% terhadap PDB.

"Realisasi ini lebih baik dari periode sama pada 2017 sebesar Rp54,7 triliun atau 0,40% terhadap PDB," papar Sri Mulyani

Realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang telah mencapai Rp200,1 triliun dan belanja negara yang tercatat sebesar Rp249 triliun.

Ia memaparkan realisasi pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan yang tercatat Rp160,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp39,2 triliun.

Untuk pembiayaan anggaran hingga akhir Februari 2018, pemerintah juga telah menyerap dana sebesar Rp57,2 triliun yang berasal dari pinjaman, utang, investasi, ataupun pembiayaan lain.

"Neraca keseimbangan primer juga tercatat sebesar Rp14,5 triliun, lebih rendah dari pencapaian pada akhir Februari 2017 yang sebesar Rp22,4 triliun," tandasnya.

Penambahan subsidi

Terkait dengan subsidi, Kementerian Keuangan sedang menghitung besaran subsidi yang akan diberikan kepada PLN dan Pertamina.

"Tambahan anggaran untuk subsidi listrik guna menambah 450 VA sebanyak 1 juta pelanggan juga sekitar Rp 4 triliun hitungan dari Menteri ESDM," ujar Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani.

Untuk tambahan subsidi solar Rp1.000 per liter, tambahan alokasi subsidinya akan mencapai Rp4,1 triliun.

Pemerintah telah membuat hitungannya, dan tetap bisa menjaga APBN sehat dengan defisit 2,19% di 2018. Adapun realisasi defisit tahun lalu ialah 2,49%.

(E-1)