Hunian Layak Diperbanyak

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menargetkan dapat menekan angka backlog atau defisit kebutuhan hunian layak di Indonesia dari 7,6 juta menjadi 2,2 juta pada tahun depan.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid seusai meresmikan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Kantor Imigrasi Kelas I di Denpasar, Bali, Sabtu (10/3).

Menurutnya, pemerintah akan mengoptimalkan prog-ram satu juta rumah dengan dukungan pemerintah daerah untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan, terutama untuk pihak swasta atau pengembang.

Menurut dia, partisipasi pihak swasta melalui pembangunan rumah informal atau rumah yang dibangun pengembang saat ini mencapai sekitar 50%. Dari pemerintah, lanjut dia, saat ini baru merealisasikan sekitar 30% untuk menutupi backlog tersebut bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan pemberian subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Pembangunan rumah informal merupakan salah satu program untuk mewujudkan satu juta rumah, selain rusunawa atau rumah formal yang diba-ngun menggunakan anggaran APBN. "Kebutuhan rumah baru tiap tahun mencapai 800 ribu, sedangkan keuangan terbatas," ucapnya.

Untuk perumahan formal saat ini, kata Khalawi, Kementerian PU-Pera fokus membangun rusunawa yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni di bawah 4,5 juta/bulan, atau pegawai tidak tetap, seperti rumah Rusunawa Kantor Imigrasi Kelas I di Denpasar yang selesai dibangun pada 2017. "Rusunawa untuk Kantor Imigrasi Kelas I ini merupakan kerja sama antara Kementerian PU-Pera dan Kemenkum dan HAM. Nantinya rusunawa ini bisa ditempati para pegawai di lingkungan kantor imigrasi di Bali sesuai syarat yang telah ditentukan," ujarnya.

Kegiatan itu juga dihadiri Menkum dan HAM Yasona Laoly serta sejumlah pejabat dari Kementerian PU-Pera.

Khalawi menjelaskan rusunawa tersebut memiliki spesifikasi bangunan setinggi tiga lantai dan kapasitas hunian sebanyak 47 unit. Lokasinya di Jalan Pulau Nias, Denpasar.

"Pembangunan rusunawa ini merupakan bagian dari program satu juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Saat ini lahan untuk perumahan semakin berkurang, rusunawa adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian di masa depan," terangnya.

Menkum dan HAM Yasonna Laoly berterima kasih atas dukungan Kementerian PU-Pera membangun rusunawa. "Rusunawa ini pastinya dapat membantu mengurangi pengeluaran atau biaya transportasi serta biaya sewa tempat tinggal para ASN di kantor imigrasi yang bekerja di Bali," ujarnya.

Bendungan Lolak

Terkait dengan pembangunan fisik Bendungan Lolak yang terletak di Desa Pindol, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Kementerian PU-Pera mengungkapkan progresnya sudah mencapai 52,66%. Prog-res pendanaannya tercatat sudah sebesar 67,47%.

Bendungan Lolak ditargetkan dapat beroperasi pada 2019. "Desainnya semula menggunakan peta gempa 2004 yang kemudian diperbarui menggunakan peta gempa 2010," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadi-muljono melalui keterangan resmi, kemarin.

(E-2)