Infrastruktur untuk Keadilan dan Pemerataan

PEMBANGUNAN ekonomi bukan semata untuk mengejar angka pertumbuhan, melainkan juga pemerataan dan keadil-an. Sebagai salah satu wujud upaya tersebut, pemerintah telah dan akan terus berkomitmen membangun infastruktur, baik di darat, laut, maupun udara di seluruh wilayah Nusantara.

"Pembangunan infrastruktur juga dilakukan di daerah terluar yang berbatasan dengan negara asing," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Dialog Nasional Ke-8 Indonesia Maju di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemarin.

Hadir dalam dialog itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.

Budi mencontohkan pembangunan Bandara Miangas di Sulawesi Utara, yang merupakan komitmen pemerintah untuk membuka akses wilayah itu agar masyarakat setempat bisa berdagang dan mudah bepergian. "Pulau Miangas menjadi pulau terluar dan terdepan sehingga perlu dibangun aksesnya untuk mendistribusikan logistik," ujarnya.

Tak hanya di Miangas, pemerintah juga membangun bandara di Puncak Jayawijaya, Papua, yang memiliki letak geografis sulit. Menurut Menhub, masyarakat di Papua juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat Indonesia di wilayah barat dan tengah sehingga pembangunan infrastruktur wajib mereka rasakan.

Untuk infrastruktur laut, Menhub mengatakan pemerintah juga telah membangun tol laut yang saat ini jumlahnya mencapai 15 rute. Pelabuhan tol laut tersebut, katanya, menghubungkan sejumlah daerah yang selama ini belum terlalu disinggahi kapal. Kapal yang melayari jalur tol laut, imbuh Menhub, membawa bahan kebutuhan pokok sehingga bisa mengurangi harga di wilayah setempat.