Lindungi Sistem Keuangan,Kemenkeu Gandeng Badan Siber

SELAIN berdampak positif, era teknologi digital memiliki sisi negatif bagi dunia keuangan. Sebabnya, kejahatan siber kerap kali mengintai. Karena itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah perlu memperkuat sistem keamanan digital, termasuk untuk sistem keuangan.

Pihaknya pun merangkul Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dengan penggunaan tanda tangan digital (digital signature) pada transaksi elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meningkatkan keamanan sistem informasi yang ada di institusi tersebut.

"BSSN sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan ketangguhan sistem digital Indonesia. Bukan hanya sistem keuangan negara, melainkan seluruh sistem keuangan dan ekonomi kita karena sistem negara sangat mungkin bisa di-attack (bobol)," ungkap Sri Mulyani, di Gedung Kemenkeu, Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani mengakui sistem lembaga keuangan atau perbankan di dunia bisa diretas 10 kali dalam waktu 1 menit. "Frekuensinya minimal 10 kali dalam satu menit di attack (hack). Jadi sangat sering, makanya kita harus bangun sistem yang aman," jelasnya.

Pada tahap awal, Kemenkeu dan BSSN bakal meningkatkan sistem keuangan negara dan seluruh sistem transaksi elektronik di Kemenkeu. "Kita dihadapkan pada situasi. Kita ingin transaksi dan operasi keuangan negara kita masuk ke dunia digital, tapi tentu harus memastikan keamanannya, khususnya macam fraud luar dan dalam," tutur Ani, demikian ia akrab disapa.

Menurut dia, tanda tangan digital akan membantu Kemenkeu dalam penyampaian arsip data komputer (ADK) dan dokumen lewat jaringan internet dan pastinya tidak tatap muka. "Dengan digital signature ini dan Kemenkeu yang pertama, kita confidence masuk ke era digital dan membantu kita memiliki tata kelola yang baik," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Menurut dia, sudah menjadi kewajiban bagi negara memberikan perhatian yang lebih terkait dengan data, seperti data transaksi keuangan, data keuangan negara, dan pertumbuhan ekonomi. "Privasi atau perlindungan terhadap data itu menjadi sangat penting," ujar Menkeu.