Strategi Pemerintah Jamin Ketersediaan Energi Diapresiasi

BERBAGAI langkah strategis telah dilakukan pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Salah satunya, keberhasilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan lelang wilayah kerja (WK) migas konvensional dengan menggunakan skema kontrak bagi hasil gross split.

"Keberhasilan lelang WK migas yang telah diumumkan pada akhir Januari 2018 kemarin merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi nasional dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas," kata Koordinator Riset Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA), Zaki Ramli, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (4/2).

Menurut dia, sejumlah tahapan kegiatan yang akan dimulai setelah dimenangi WK migas oleh sejumlah perusahaan multinasional dan dalam negeri juga akan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian, sekaligus menjadi solusi untuk menyerap lapangan kerja maupun produsen barang di dalam negeri.

Berdasarkan 5 WK migas konvensional yang ditawarkan secara langsung, tercatat komitmen pasti yang diperoleh dari para pemenang lelang sebesar US$23,575 juta. Sementara total bonus tanda tangan yang diperoleh pemerintah dari kelima WK tersebut sebesar US$3,25 juta.

"Jadi akan meningkatkan pendapatan negara dan memiliki multiplier effect yang berarti bagi perekonomian maupun keuntungan besar bagi daerah di mana WK migas tersebut berada," ujar pengamat kebijakan publik ini.

Seperti diberitakan, para pemenang wilayah kerja migas tersebut, dua di antaranya merupakan anak usaha dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN, yakni PT Saka Energi Indonesia dan PT Saka Energi Sepinggan.

Pemenang lelang untuk penawaran langsung ialah Mubadala Petroleum (SE Asia) Ltd untuk WK Andaman I; WK Andaman II dimenangi Konsorsium Premier Oil Far East Ltd-KrissEnergy (Andaman II) BV-Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd; WK Merak-Lampung dimenangi PT Tansri Madjid Energi; WK Pekawai dimenangi PT Saka Energi Sepinggan; dan WK West Yamdena dimenangi PT Saka Energi Indonesia.

"Tidak ada kekhawatiran lagi seiring dengan adanya tambahan cadangan dan ketersediaan energi nasional ini," kata Zaki.

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan energi akan terus meningkat seiring bertumbuhnya perekonomian Indonesia, upaya pemerintah mendorong secara masif pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) harus terus dilanjutkan.

Penggunaan energi terbarukan untuk ketahanan energi nasional tengah dilaksanakan. Saat ini dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap dengan kapasitas 75 Megawatt (MW) dan diharapkan Commercial Operation Date (COD/beroperasi secara komersial) pada awal 2018 ini.

Selanjutnya, ada beberapa proyek EBT yang sedang dilaksanakan, yaitu PLTB Jeneponto, di Sulawesi Selatan, dengan kapasitas 65 MW dan PLTB Tanah Baru di Kalimantan Selatan.

"Kita mendukung agar PLTB seperti ini terus dibangun di berbagai daerah. Pengembangan EBT ini tentu dimaksudkan agar tarif listrik bisa lebih murah dan kompetitif," katanya.

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR, Nasyirul Falah Amru, pada awal kinerja 2018 ini kembali memuji kinerja Kementerian ESDM dan Pertamina yang makin baik. Terlebih lagi terkait pengoperasian Blok Mahakam oleh Pertamina. Kinerja memuaskan Pertamina sepanjang 2017, termasuk capaian Blok Algeria.

"Capaian luar biasa dan menunjukkan kredibilitas sebagai perusahaan BUMN setara dengan perusahaan migas lain di dunia. Capaian ini tentunya atas arahan Kementerian ESDM," ujarnya.

Dia menambahkan, setelah 50 tahun dikuasai asing, Blok Mahakam sudah kita kelola sendiri.

"Ini prestasi sangat luar biasa," ujarnya. (RO/OL-2)