Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PERUSAHAAN pembiayaan multiguna internasional PT Home Credit Indonesia (Home Credit) sepanjang 2017 sukses menyalurkan pembiayaan hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan di 2016. Perusahaan pembiayaan untuk barang-barang konsumsi tahan lama seperti gadget, barang elektronik, dan peralatan rumah tangga itu mencatatkan pembiayaan Rp5,3 triliun pada 2017 jika dibandingkan dengan di 2016 yang hanya Rp1,8 triliun. “Angka ini bahkan meningkat pesat ketimbang pembiayaan pada 2015 yang sebesar Rp530 miliar. Hingga akhir 2017, kami berhasil melayani lebih dari 1,7 juta pelanggan di Indonesia. Setidaknya minimal 2018, kami menargetkan pembiayaan dobel, atau sekitar Rp10 triliun,” ungkap Chief Executive Officer Home Credit Indonesia Jaroslav Gaisler dalam paparan kinerja di Jakarta, Selasa (6/2).
Jaroslav melanjutkan portofolio pembiayaan tersebut terdiri atas 73% yang menyasar kredit ponsel, 22% menyasar barang elektronik dan barang jangka panjang, serta sisanya pada kredit furnitur. “Home Credit pun berhasil menjaga kualitas pembiayaan dengan tetap menjaga risiko pembiayaan bermasalah (NPF) di bawah batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan yakni mempertahankan di angka 0,46%.” Selain itu, lanjut dia, Home Credit menyampaikan komitmen mempercepat waktu persetujuan. Sebelumnya, waktu untuk mengetahui permohonan persetujuan aplikasi mencapai 30 menit. Kini daIam 3 menit, pelanggan bisa mengetahui status permohonan pembiayaannya.
Pada kesempatan sama, Chief External Affairs PT Home Credit indonesia Andy Nahil Gultom menambahkan perkembangan bisnis Home Credit ditandai dengan hadirnya layanan Home Credit di hampir seluruh Indonesia. “Bisnis kami saat ini mencakup 90% penduduk perkotaan yang tersebar di 85 kota dengan lebih dari 11.800 titik penjualan,” tutur dia. Pada 2018, lanjut dia, pihaknya akan menambah kantor administrasi dan kantor pelatihan di 45 kota dengan biaya sekitar Rp1 miliar-Rp2 miliar untuk satu kantor administrasi. (Try/E-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved