Rumah Subsidi Rusak Capai 5%

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyoroti kualitas rumah yang dibangun, mulai ketahanan bangunan hingga prasarana dasar, seperti listrik dan air. Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan banyak keluhan yang dilontarkan konsumen terkait dengan kualitas rumah subsidi. Karena itu, pihaknya pun berencana menerbitkan peraturan menteri yang mengatur standar pembangunan rumah subsidi. Beleid itu ditargetkan rampung pada tahun ini. "Karena rumah subsidi itu juga menggunakan uang rakyat, kami ikut bertanggung jawab. Draf aturan sudah disusun dan akan kami sosialisasikan lebih dahulu. Selama ini memang masih ada keluhan dari masyarakat soal kualitas bangunan rumah subsidi, banyak yang merasa dibohongi," kata Basuki di ajang Indonesia Property Expo 2018, Jakarta, Sabtu (3/2).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, menambahkan peraturan menteri juga akan mengatur pengawas pembangunan rumah subsidi yang telah sejak awal PSR rencanakan. Selama ini, setelah akad kredit, bank penyalur tidak lagi mengawasi pembangunan. Terkait dengan hal itu, Direktur Utama BTN Maryono mengatakan di masa depan pihaknya juga akan mulai mengawasi kualitas rumah KPR yang dibangun. Berdasarkan data Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyebut, rumah KPR subsidi yang rusak mencapai 5% dari keseluruhan rumah subsidi yang dibangun.

Hal itu antara lain terjadi karena rumah tidak langsung ditempati ketika selesai dibangun atau penyerapan yang lama setelah pembangunan selesai. "Jadi dibiarkan kosong cukup lama. Bahkan ada yang baru laku setelah 2 tahun selesai dibangun," katanya. Di sisi lain, BTN tahun ini menargetkan bisa menyalurkan 750 ribu unit rumah, baik melalui KPR subsidi maupun nonsubsidi. Penyaluran didukung sejumlah fasilitas KPR, seperti FLPP Dan SSB. BTN juga memperkenalkan KPR Zero selama IPEX 2018 berlangsung hingga 11 Februari.

Naikkan target
Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Realestat Indonesia (REI) juga menetapkan target yang lebih tinggi daripada pencapaian pembangunan rumah subsidi. REI memproyeksikan realisasi pembangunan rumah subsidi tahun ini ditingkatkan menjadi 236 ribu-250 ribu berdasarkan masukan dari daerah. Ketua umum REI, Soelaeman Soemawinata, mengatakan optimisme pihaknya didasarkan pada pencapaian tahun lalu yang melebihi target pembangunan rumah subsidi, yaitu 206.290 unit. Ia menegaskan, pembangunan rumah subsidi bisa lebih banyak lagi bila sejumlah hambatan seperti prasarana dasar, perbankan, dan perizinan bisa diatasi.

Saat ini pelaksanaan PSR masih dihadapkan berbagai hambatan, antara lain belum terealisasinya kebijakan penyederhanaan perizinan untuk pembangunan rumah bersubsidi sesuai dengan amanah PP No 64 Tahun 2016, masih terjadinya hambatan penyaluran subsidi FLPP oleh perbankan di sejumlah daerah karena kekurangan SDM, serta masih adanya kendala teknis dan operasional pada 2017 yang perlu dibenahi. "Kami yakin pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkret, terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil," tandasnya. (S-1)