Headline

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Kebijakan DMO Perlu Dibarengi soal Harga

(Cah/E-1)
02/2/2018 06:01
Kebijakan DMO Perlu Dibarengi soal Harga
(ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

PEMERINTAH perlu menambahkan kebijakan penetapan harga khusus batu bara bagi Peru­sahaan Listrik Negara (PLN) dalam penerapan do­mestic market obligation (DMO) yang telah berjalan selama ini. PLN kerap terbebani harga batu bara yang berubah-ubah karena mengikuti kebijakan pasar. “Kalau harga batu bara sepenuhnya disandarkan pada mekanisme pasar, ketika harga merangkak naik, PLN pasti terbebani. Imbasnya tentu akan dirasakan masyarakat dengan naiknya harga listrik. Supaya ini tidak terjadi, pemerintah perlu menetapkan harga khusus untuk PLN,” ujar pengamat energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, pada diskusi di Jakarta, Kamis (1/2).

Sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui DMO hanya menetapkan kewajiban penjualan dalam negeri batu bara yang bersifat kuota . Harga batu bara untuk PLN masih diserahkan kepada mekanisme pasar.
Menurut Fahmy, peraturan mengenai harga khusus batu bara untuk PLN sangat mendesak lantaran sebagian besar atau sekitar 60% dari seluruh pembangkitan menggunakan energi batu bara. “Kebijakan harga khusus batu bara untuk pembangkitan ini bisa dituangkan melalui Permen ESDM. Apabila langkah ini direali­sasikan, sampai 2019 harga listrik bisa tidak dinaikkan. Malah sebaliknya, bisa turun,” paparnya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tu­miran, juga meminta hal yang sama, yakni me­matok harga khusus untuk batu bara bagi perusahaan pembangkitan. Tujuannya supaya tarif dasar listrik bisa terus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk mendorong PLN menyediakan listrik untuk yang sampai saat ini belum merasakannya. “Jadi, kita dorong harga batu bara di hulu itu yang dikunci sama pemerintah. Harga batu bara diatur menuju keekonomian sesuai skala produksi kita supaya energi mix kita betul-be­tul andal,” tandasnya. Di sisi lain, pemerintah dan PLN perlu juga mempercepat transformasi energi pembang­kit­an dari fosil ke energi baru terbarukan. Alasannya, ketersediaan energi fosil akan te­rus menurun. (Cah/E-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya