Politik tidak Ganggu Ekonomi

HIRUK pikuk dalam perhelatan politik yang terjadi pada tahun ini diperkirakan tidak akan menggangu pertumbuhan ekonomi. Bank Danamon memprediksi angka pertumbuhan ekonomi tahun ini mencapai 5,27% dengan nilai tukar rupiah di angka 13.575, inflasi 3,64%, dan suku bunga BI 4,25%. "Yang menjadi tantangan di domestik itu wait and see. Makanya Presiden selalu pidato berapa lama lagi pengusaha wait and see gara-gara urusan politik. Padahal dalam sejarah, ekonomi dan politik Indonesia berjalan sendiri-sendiri," ujar Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Hendranata dalam workshop bertajuk Transformation and Keeping the Momentum di Jakarta, Rabu (31/1).

Prediksi angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi daripada perkiraan pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,05%, tapi lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi APBN 2018 sebesar 5,4% Lebih rendahnya proyeksi Danamon tersebut, lanjut Anton, karena motor perekonomian global tahun ini hanyalah Amerika Serikat (AS). Negara-negara maju lainnya seperti Tiongkok, Inggris, Jepang, dan Uni Eropa masih mengalami pemulihan. Hal itu terefleksi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang meningkat dari 2,3% menjadi 2,7% pada 2018. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa justru turun dari 2,4% menjadi 2,2% di 2018, Jepang dari 1,8% menjadi 1,2% di 2018, dan Inggris dari 1,7% menjadi 1,5%.

"AS jadi satu-satunya yang naik, Kalau mau pemulihan global naik, Tiongkok harus ikut dorong. Tapi Tiongkok masih ke bawah dari 6,8% di 2017 jadi 6,6% di 2018," tandasnya. Fakta itu membuat perdagangan tidak akan sekencang 2017 meski volume perdagangan dunia akan naik 4,7% menjadi 5,2% di 2018. Dampaknya, harga komoditas diprediksi turun sebesar 0,5% setelah sebelumnya di 2017 naik 6,5%. Padahal Indonesia sangat berharap pada ekspor sawit, batu bara, dan karet. Anton mengatakan pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat dan juga iklim investasi. Ia mengapresiasi pemerintah yang berusaha menjaga konsumsi masyarakat kurang mampu dengan menaikkan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta menjadi 10 juta pada 2018. Selain itu, jumlah penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) juga dinaikkan dari 1,4 juta menjadi 10 juta keluarga.