Makin Dekat Menuju Cashless Society

DALAM beberapa tahun belakangan, digitalisasi pada lini perekonomian telah menjadi semakin populer di Tanah Air, bahkan telah menyentuh kegiatan sehari-hari.

Contoh paling sederhana, membayar transaksi jalan tol dengan kartu uang elektronik (e-money) atau membayar transaksi ojek motor Anda via aplikasi di ponsel.

Lantaran masifnya pengguna internet di Tanah Air, kurang lebih mencapai 132,7 juta, pemerintah pun optimistis Indonesia akan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020.

Salah satu strategi untuk mencapainya ialah mengimplementasikan elektronifikasi pada sistem pembayaran (digital payment) sebagai bagian dari Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).

GNNT yang dicanangkan sejak 2014 itu kini merambah banyak sektor, mulai transaksi tiket Trans-Jakarta sampai penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat dengan uang elektronik.

Berbagai inisiatif pun terus dilakoni Bank Indonesia (BI) dan pemerintah untuk mengebut GNNT. Langkah terbaru ialah implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh BI pada awal bulan ini.

"Dengan ekosistem (GPN) ini, diharapkan, biaya transaksi berkurang dan ada penggunaan infrastruktur secara bersama (sharing infrastucture) dapat terlaksana. Sebelumnya, kan, terfragmentasi karena masing-masing menggunakan infrastruktur sendiri," kata Direktur Eksekutif Pusat Program Transformasi BI Aribowo.

Menurutnya, sejumlah merchant besar pun sudah ikut dalam GPN dan akan terus bertambah. Ia mengklaim potensi penghematan yang bisa didapatkan melalui GPN bisa mencapai 40%-70%.

Implementasi GPN bukan hanya berfaedah bagi merchant dan bank, masyarakat pun akan semakin diuntungkan karena transaksi jadi lebih ringkas, cukup dengan satu kartu.

Sebagai tahap awal, GPN diberlakukan untuk kartu debit. Perluasan ke kartu kredit akan diberlakukan mulai 2019.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengemukakan ekosistem saat ini sudah mulai dibangun melalui implementasi GPN.

Karena itu, persoalan berikutnya ialah mengurangi alat EDC (electronic data capture) dan memaksimalkan pemindaian kode QR pada gawai.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengamini jumlah pemain dalam pembayaran elektronik masih terlalu banyak.

Saat ini ada 25 penyedia jasa e-money di Indonesia. Masing-masing punya sistem EDC.

Itu berdampak pada mahalnya biaya investasi, yang ujung-ujungnya dibebankan ke konsumen dalam bentuk top up fee.

"Maka, cara mengatasinya dengan mempercepat integrasi sistem pembayaran melalui national payment gateway. Dengan GPN, interoperabilitas sistem pembayaran bisa lebih baik dan efisien."