BPJS Ketenagakerjaan Optimalkan Era Digital

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyampaikan revolusi industri ketiga yang ditandai teknologi informasi dan komunikasi harus bisa dimanfaatkan sebagai peluang terutama menghadapi era digital.

“Perubahan tidak bisa dilihat sebagai ancaman, melainkan tantangan dan peluang untuk meraih hasil lebih baik. Karena itu, di era teknologi digital ini kami coba beradaptasi dengan menciptakan aplikasi berbasis teknologi digital,” ujar Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto di sela acara Transformasi Layanan Publik dalam Merespons Era Digital, di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan aplikasi bernama Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) itu digunakan agen BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pembayaran iuran. Namun, sejak diluncurkan tiga minggu lalu, ia mengakui hasilnya belum optimal.

“Selama tiga minggu, sudah ada 250 Perisai, tapi baru 50 yang aktif. Dari 50 itu berhasil mengakusisi 2.500 peserta. Bayangkan jika Perisai dilipatgandakan, akan sangat banyak yang diakuisisi,” paparnya.

Itu sebabnya, menurut Agus, pihaknya bakal memaksimalkan aplikasi Perisai itu sebagai tantangan ke depan. Terlebih saat ini banyak tenaga kerja yang memenuhi syarat daftar BPJS dan menyebar di wilayah geografis yang luas.

Tercatat hingga November 2017, peserta yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 44 juta jiwa, dengan jumlah aktif 25,4 juta jiwa.

“Artinya, dari jumlah peserta yang terdaftar, sudah hampir menyentuh 50% dari total keseluruhan tenaga kerja di Indonesia yang berpotensi serta memenuhi syarat untuk bergabung dalam BPJS Ketenaga­kerjaan, yakni 86 juta orang. Ini yang akan kami maksimalkan melalui aplikasi Perisai,” tutur Agus.

Di sisi lain, tambah dia, BPJS Ketenagakerjaan juga melebarkan sayap dengan menggandeng pelaku usaha ekonomi digital seperti Go-Jek, Grab, dan Tokopedia sebagai mitra untuk melakukan pembayaran iuran.

Dengan upaya itu, Agus pun menampik anggapan yang menyebutkan badan usaha publik seperti BPJS Ketenaga­kerjaan sebagai badan usaha yang sangat minim inovasi dan tidak tanggap atas teknologi sehingga kerap tertinggal.

“Kami buktikan kami tidak seperti itu. Kami terus berusaha mencari ide-ide baru untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dengan begitu, perubahan yang terjadi saat ini dapat menjadi berkah bagi semua,” tandasnya.

Kepercayaan publik
Sebelumnya, Direktur Pe­rencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono menyatakan, sebagai salah satu institusi yang bergerak pada sektor layanan publik, BPJS Ketenagakerjaan memandang efek era digital dalam mendukung pelayanan sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi institusi.

“Era digital dapat dikatakan membawa perubahan yang signifikan pada pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta. Ini juga sebagai pintu gerbang perubahan menuju pertumbuhan dan kesuksesan lebih besar,” pungkasnya. (E-3)