Butuh Anggaran Pemerintah Jual SUN

PEMERINTAH melakukan transaksi penjualan surat utang negara (SUN) dalam denominasi dolar AS atau global bonds sebesar US$4 miliar (Rp52,3 triliun) untuk kebutuhan pembiayaan tahun anggaran 2018 (prefunding).

Keterangan pers tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, yang diterima di Jakarta kemarin menyebutkan penerbitan global bonds itu terdiri atas tiga seri.

Obligasi tersebut antara lain seri RI0123 sebesar US$1 miliar dengan tenor lima tahun dan tanggal jatuh tempo pada 11 Januari 2023 serta tingkat kupon 2,95%. Adapun distribusi seri RI0123 berdasarkan wilayah antara lain Amerika Serikat 40%, Eropa 25%, Asia kecuali Indonesia 17%, dan Indonesia 14%.

Kemudian, seri RI0128 sebesar US$1,25 miliar dengan tenor 10 tahun dan tanggal jatuh tempo pada 11 Januari 2028 serta tingkat kupon 3,5%. Distribusi seri RI0128 berdasarkan wilayah antara lain Amerika Serikat 48%, Eropa 22%, Asia kecuali Indonesia 20%, dan Indonesia 10%.

Seri lainnya ialah RI0148 sebesar US$1,75 miliar dengan tenor 30 tahun dan tanggal jatuh tempo pada 11 Januari 2048 serta tingkat kupon 4,35%. Adapun alur distribusinya berdasarkan wilayah antara lain Amerika Serikat 65%, Asia kecuali Indonesia 22%, Eropa 12%, dan Indonesia 1%.

Penerbitan tiga seri obligasi yang dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange itu telah memeroleh peringkat Baa3 dari Moody’s, BBB- dari Standard&Poor’s, dan BBB- dari Fitch.

Kesiapan anggaran

Untuk pertama kalinya, pemerintah menerbitkan SUN dalam denominasi dolar AS untuk prefunding ini melalui format SEC-registered standalone. Bagi Indonesia sebagai negara yang secara reguler menerbitkan di pasar obligasi G3 Asia, SEC-registered ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengembangkan dan memperluas basis investor.

Pemerintah juga memanfaatkan sentimen positif investor untuk melakukan prefunding agar ketersediaan anggaran pada awal 2018 dapat terjamin.
“Sejumlah pengeluaran memang cukup besar di Januari 2018. Pada Januari itu penerimaan perpajakan kita biasanya enggak meningkat langsung,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Bogor, kemarin.

Sri menyatakan penarikan utang lebih awal dilakukan untuk menopang operasional awal pemerintahan di tahun depan, khususnya untuk pembayaran gaji aparatur negara, transfer ke daerah, dan belanja subsidi.

Menurut Menkeu, utang itu juga ditarik untuk membayar surat utang yang akan jatuh tempo pada Januari 2018. Jumlah tersebut, kata Sri, sudah lebih dari cukup untuk pembiayaan awal tahun.

“Kami estimasi jumlah penerimaan pada Januari yang biasa terjadi. Dengan itu maka kita lihat gapnya. Prefunding US$4 miliar itu sudah lebih dari cukup,” katanya.

Nominal penerbitan global bonds US$4 miliar merupakan salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan, seperti halnya penerbitan di Januari 2014 dan Januari 2015.

Final orderbook juga mencapai lebih dari 120, 130, dan 150 investor untuk masing-masing tenor 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun, yang berarti menunjukkan permintaan yang beragam dari berbagai wilayah dan jenis investor. (E-2)