Motor Listrik Segera Mengaspal

KENDARAAN berbahan bakar listrik, terutama sepeda motor bakal segera beroperasi di Indonesia. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberi lampu hijau agar kendaraan ramah lingkungan itu dapat segera mengaspal. Hal itu diungkapkan Menteri ESDM Ignasius Jonan seusai menjajal motor listrik berme-rek Gesits di Gedung Heritage Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan itu, Jonan meminta produsen motor listrik dalam negeri menjual produknya dengan harga bersaing. Satu motor listrik, kata dia, harus dipatok dengan harga yang sama dengan motor biasa atau motor berbahan bakar fosil.

“Saya menyarankan kalau bisa itu harga jualnya bersaing dengan motor yang sekarang menggunakan BBM. kalau harganya jauh lebih tinggi, mungkin berat,” katanya. Menurut Jonan, harga motor yang terjangkau akan menarik minat masyarakat, terlebih kendaraan roda dua berpenggerak listrik ini ramah lingku­ngan dan hemat energi. Selain itu, biaya perawatannya juga lebih murah ketimbang motor biasa. “Kalau harganya sama dengan motor biasa, mungkin bisa. Apalagi maintanance-nya lebih murah,” tutur dia. Jonan mengatakan pemerintah mendukung penuh penggunaan dan produksi kendaraan listrik guna mewujudkan kemandirian energi nasional. Untuk itu, Kementerian ESDM akan mengusulkan aturan soal kendaraan listrik dan kendaraan biasa dibuat serupa.

“Saya akan bilang ke Kemenkeu bahwa perlakuannya harus sama dengan motor lain. Kalau kena bea, ya kena bea. Saya juga akan bantu terbitkan STNK. Karena kan selama ini pakai CC. Nanti biar pakai volt,” tegas mantan Menteri Perhubungan itu. Motor listrik Gesits digagas Garansindo Group bersama lnstitut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. CEO Garansindo Group Mumaham-mad Al Abdulah mengaku akan memproduksi 50 ribu motor listrik pada tahap pertama seharga Rp16 juta/unit .

Tanpa insentif
Menurut dia, biaya penggunaan sepeda motor listrik akan lebih murah dan efisien apabila konsep tukar baterai terisi dapat dilakukan di banyak lokasi. Untuk itu, kontribusi PLN sangat diperlukan dengan membangun stasiun penyedia listrik umum (SPLU). “Tidak hanya PLN, perusahaan BUMN seperti Pertamina juga harus berkontribusi. Bayangkan bila seluruh jaring-an SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang tersebar di indonesia ikut menyediakan fasilitas pengisian baterai,” ujarnya.

Menurut Al, sejauh ini proyek motor listrik ini telah mencapai tahap kerja sama produksi antara ITS, Garansindo, dan PT Wijaya Karya Konstruksi (Wikon). Namun, pihaknya mengaku tak membutuhkan insentif dari pemerintah. Kementerian ESDM sedang menyiapkan payung hukum penggunaan kendaraan listrik melalui peraturan presiden yang saat ini sedang dibahas dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Progam itu diharapkan dapat menjadi pendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebanyak 23% di 2025. (MTVN/E-2)