Sekber Percepat Reforma Agraria

GUNA mempercepat reforma agraria, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggandeng lembaga konservasi independen World Wide Fund for Nature (WWF)-Indonesia dengan membentuk sekretariat bersama (sekber) sebagai project management office (PMO). Sekber itu dibentuk untuk mempercepat proses reforma agraria yang di antaranya diperuntukkan program kebijakan pemerataan ekonomi, pengurangan kesenjangan pemilikan atau penguasaan lahan, penurunan angka kemiskinan, dan penciptaan lahan lapangan pekerjaan. Nantinya, fokus pertama prog­ram agraria ialah legalisasi dan redistribusi aset.

“Dengan pembentukan PMO ini diharapkan kerja sama antarkementerian dan lembaga yang menangani reforma agraria berjalan efektif dan mempercepat pencapaian target program reforma agraria,” ujar Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan WWF-Indonesia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/10). Aset yang akan dilegalisasi dan didistribusi nantinya selu­as 9 juta hektare yang masuk tanah objek reforma agraria (TORA). Dari jumlah itu, seluas 4,5 juta hektare ditargetkan untuk legalisasi aset yang terdiri dari 3,9 juta hektare untuk sertifikasi tanah warga dan 0,6 juta hektare untuk lahan transmigrasi.

“Sisanya seluas 4,5 juta hektare dialokasikan untuk redistribusi aset yang terdiri dari 0,4 juta hektare lahan HGU (hak guna usaha) yang habis masa berlakunya dan tanah-tanah telantar serta 4,1 juta hektare dari pelepasan kawasan hutan negara,” lanjut Lukita.
CEO WWF-Indonesia Rizal Malik menyebut kerja sama itu penting untuk mewujudkan perhutanan sosial, melestarikan hutan, dan keanekaragam­an hayati. “Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyepakati Kesepakatan Paris dan SDG’s,” pungkasnya. Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang merupakan kesepakatan sejumlah negara anggota PBB yang memiliki target menga­khiri kemiskinan pada 2030 dan membangun masa depan yang berkelanjutan. (Nyu/E-2)