Kementerian PUPR Tetap Fokus Infrastruktur di Tahun Politik

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap fokus untuk menyelesaikan berbagai target pembangunan infrastruktur pada 2018, meski tahun depan dikenal sebagai tahun politik karena menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif 2019.

"Meski tahun depan adalah tahun politik, kerja Kementerian PUPR tetap fokus untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur agar dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyampaikan penjelasan pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (7/9).

Dijelaskannya, pada 2018, Kementerian PUPR merupakan kementerian dengan alokasi anggaran terbesar yakni sebesar Rp106,91 triliun. Anggaran terbesar dialokasikan pada program peningkatan konektivitas sebesar Rp41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp37,3 triliun, permukiman Rp15,9 triliun, dan perumahan Rp9,6 triliun.

Dari segi postur anggaran, anggaran Kementerian PUPR menitikberatkan pada belanja modal sebesar 70% untuk konstruksi, peralatan, mesin dan untuk pengadaan tanah di luar proyek strategis nasional yang sudah dibiayai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Menteri PUPR mengatakan peningkatan konektivitas tahun depan dilakukan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 864 km dan preservasi jalan nasional 46.000 km. Sementara target pembangunan jalan tol adalah 615 km di mana 25 km diantaranya merupakan porsi pemerintah.

Untuk mencapai ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan, dengan komposisi 11 bendungan baru dan 36 bendungan yang merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya (on-going).

Selain itu akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak seluas 160.000 hektare.

Pada sektor permukiman, cakupan layanan air minum nasional juga ditingkatkan dengan membangun sistem penyediaan air minum dengan target produksi 9.372 liter per detik. Pengolahan air limbah di berbagai daerah juga diprioritaskan dibangun untuk 860.836 kepala keluarga.

Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dengan target 13.405 unit melalui pembangunan Rusun, 180.000 unit rumah swadaya, 3.800 unit rumah khusus, dan bantuan pembangunan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit rumah.

Selain itu, pada tahun itu tahun akan difokuskan untuk penyelesaian berbagai venue olahraga untuk mendukung perhelatan olahraga Asian Games XVIII serta infrastruktur mendukung penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan World Bank di Bali.

Selain itu, akan dibangun program infrastruktur kerakyatan yang bersifat padat karya seperti pembangunan dan rehabilitasi irigasi kecil, pembangunan jembatan gantung, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), dan sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas).

"Untuk kegiatan prioritas, kami juga didasarkan pada direktif dari Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil sidang kabinet, rapat terbatas, dan kunjungan kerja serta rapat kerja, rapat dengar pendapat dan hasil kunjungan kerja DPR," kata Basuki.

Ia menambahkan akan berupaya agar anggaran dapat dibelanjakan secara akuntabel, efektif dan efisien.

"Kami juga lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2018 dengan penyederhanaan pemaketan dan pelelangan dini yang akan dimulai Oktober hingga Desember 2017 dengan jumlah 5.191 paket senilai Rp31,65 triliun," katanya. (OL-2)