Public Private Dialogue Jembatani Pemerintah dan Pengusaha

MASIH adanya kesenjangan dalam praktik perdagangan internasional antara aturan yang dilaksanakan pemerintah dan kemauan pengusaha swasta membuat Indonesia kini mulai kehilangan daya saing.

Mengatasi hal itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyelenggarakan Public Private Dialogue (PPD) on Internatiomal Trade and Investment di Jakarta, Senin (4/9), untuk menghasilkan solusi yang dapat diterapkan bersama.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta W Kamdani, mengatakan, tujuan utama dari PPD ialah untuk menciptakan proses komunikasi yang baik antara sektor publik dan swasta sehingga mampu mengarahkan pemerintah untuk mengidentifikasi sektor prioritas yang memerlukan reformasi kebijakan dan memformulasikan kebijakan yang realistis dan dapat diterapkan.

"Selain itu, forum ini juga bisa menjadi sarana bagi pemerintah sendiri dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan good governance," kata Shinta dalam sambutan pembukannya, Senin.

Ia menambahkan, PPD menjadi wadah dialog antara sektor publik (pemerintah, negosiator, dan institusi lain yang memiliki otoritas publik) dan sektor swasta (perusahaan, asosiasi, pengusaha, dan sektor swasta lainnya) untuk saling menyampaikan aspirasi, tantangan, pengalaman, yang menghasilkan solusi yang dapat diterapkan dan/atau memuat gagasan bersama, yang harus dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti baik oleh sektor publik maupun swasta

Penyelenggaraan PPD menjadi penting karena Indonesia terlibat aktif dalam sejumlah perjanjian perdagangan internasional. Jika ingin mendapatkan Free Trade Agreement (FTA) yang mewakili seluruh pihak, dibutuhkan peraturan yang jelas, tidak berubah-ubah dan memiliki kepastian hukum, termasuk keselarasan antara peraturan perundangan di tingkat nasional dan daerah demi menjamin kepastian usaha dan iklim investasi.

"Investasi asing juga merupakan faktor kunci jika kita ingin memajukan ekonomi dan memberikan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Namun saat ini terlihat masih ada kesenjangan antara apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dan apa yang diharapkan pengusaha, karena itu perlu ada suatu diskusi terbuka antara pemerintah dan pengusaha untuk mengatasi hal ini, dan di situ peran Public-Private Dialogue," imbuh Shinta.

Selain PPD yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir. Pada kesempatan yang sama, Kadin juga menggelar rapat kerja untuk mengevaluasi kinerja dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus kerja ke depan. (RO/OL-2)