OJK Tantang Perusahaan Sekuritisasi Aset

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mendorong BUMN dan perusahaan swasta untuk mencari sumber-sumber pendanaan jangka panjang melalui skema sekuritisasi.

Hal ini dikatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat meresmikan penerbitan produk sekuritisasi Jasa Marga dengan nama KIK EBA Mandiri JSMR01.

"EBA akan selalu kita dorong agar perusahaan-perusahaan mendapat dana jangka panjangnya, lebih sustain, daripada pembiayaan-pembiayaan yang jangka pendek," ujar Wimboh, di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (31/8).

Menurut dia, BUMN dan swasta yang sudah mempunyai proyek memiliki peluang besar untuk mencari pembiayaan melalui produk sekuritisasi.

Nantinya, aset yang disekuritisasi ini dalam bentuk piutang.

Dengan demikian, sumber pembiayaan tidak melulu hanya dari kredit dan pinjaman lainnya.

Sebelumnya, Wimboh juga menyampaikan apresiasi atas langkah Jasa Marga yang menerbitkan produk sekuritisasi.

"Ini 'pecah telor', mudah-mudahan akan diikuti BUMN yang lain."

PT Jasa Marga (persero) Tbk menerbitkan KIK EBA Mandiri JSMR01-Surat Berharga Pendapatan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) (KIK EBA Mandiri JSMR01).

Penerbitan KIK EBA JSMR merupakan yang pertama kalinya.

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk menyekuritisasi aset infrastruktur.

Dia berharap, setelah Jasa Marga, banyak instansi yang bisa menerbitkan sekuritisasi aset.

Penerbitan dana sekuritisasi aset, kata Wimboh, bisa meningkatkan dana yang ada di pasar modal. Wimboh menargetkan, tahun ini Pasar Modal bisa menghimpun dana Rp170,1 triliun.

Saat ini, kata Wimboh, pasar modal diperkirakan dapat menyalurkan pembiayaan Rp717 triliun, 73% dana tersebut berasal dari sektor perbankan nasional, 24% dari sektor pasar modal, dan sisanya dari sektor industri keuangan nonbank (IKNB).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pemerintah menempatkan pembangunan sebagai prioritas yang sangat tinggi.

Dengan melibatkan swasta dan BUMN dalam membiayai infrastruktur, Presiden RI, kata Darmin, meminta BUMN untuk tidak menutup pintu proyek, melainkan disekuritisasi untuk mengubah aliran dana masuk.