Pemerintah Ingin Capai Indeks Infrastruktur Peringkat 40

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan infrastruktur ingin meningkatkan capaian daya saing infrastruktur Indonesia ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Hal ini sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia menjadi peringkat 40 global.

"Peningkatan daya saing infrastruktur kita inginnya indeks 40. Sekarang sudah 60 dari 92 di 6 tahun yang lalu," ujar Basuki pada saat Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur di Jakarta, Selasa (22/8).

Menurut Basuki salah satu instrumen yang harus dilakukan guna mencapai target peningkatan daya saing infrastruktur yakni deregulasi perizinan di berbagai daerah.

"Untuk perizinan harus dievaluasi dan regulasi yang menghambat berbisnis ini segara dihilangkan. Banyak sekali investasinya masuk tapi terhalang oleh aturan kita sendiri,"kata Basuki.

Untuk saat ini lanjut Basuki, deregulasi tersebut sudah terasa pada perizinan pembangunan perumahan khususnya rumah bersubsidi di berbagai daerah.

"Saya kira sudah ada hasilnya terutama soal perumahan. Kita terus akan lakukan untuk bisa mempersuasi Pemda mempermudah. Di perumahan yang sangat terasa sekali. Karena kita menggerakan pengembang bukan kontraktor yang tadinya 44 izin menjadi 14 izin. Itu pun masih kita monitor untuk mnyederhanakan," ujar Basuki.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia menjadi peringkat 40 global.

"Kami mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sektor konstruksi untuk merumuskan kebijakan yang terstruktur dan sistematis dalam rangka meningkatkan daya saing infrastruktur," ujar Yusid.

Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur lanjut Yusid dimaksudkan sebagai sarana untuk pembahasan isu serta opsi kebijakan terobosan secara terstruktur dan sistematis yang patut diambil Pemerintah dan juga dukungan pemangku kepentingan terkait untuk peningkatan peringkat daya saing infrastruktur yang lebih SMART (simple, measurable, attainable, reasonable dan timebond.

Seluruh pihak terkait seperti badan usaha jasa konstruksi, perusahaan teknologi dan rantai pasok energi, asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, akademisi dan investor akan dilibatkan.

Pengawasan rumah subsidi
"Forum Nasional ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan terobosan bagi perbaikan pilar-pilar daya saing negara umumnya dan daya saing infrastruktur khususnya. Dengan demikian langkah-langkah nyata apa saja untuk peningkatan daya saing infrastruktur akan terwujud," lanjut Yusid.

Basuki melanjutkan, bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan ketat kepada pengembang terkait pembangunan perumaan bersubsidi. Sebab, temua dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, sebanyak 30-40% rumah bersubsidi yang sudah diserahterimakan kepada pembeli ternyata tidak dihuni. Hal itu terjadi karena kualitas rumah subidi yang rendah, tidak dilengkapi Prasarana dan Sarana Umum seperti air, sanitasi dan listrik.

"Ini sudah kami buat mekanisme pengawasan. Setelah pengalaman kami saya harus turun kita memberikan subsidi uang negara saya punya tanggung jawab. Sekarang ada mekanisme," kata Basuki.

Pengawasan selanjutnya kata Basuki akan diterbitkan Peraturan Menteri guna pengawasan pembangunan perumahan kepada pengembang.

"Sekaran saya minta dicek dulu , nanti akan dijadikan Permen," tandasnya. (OL-6)